Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan strategi untuk mengatasi penyebaran hoaks guna memastikan situasi selama pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024 tetap damai dan kondusif. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa strategi tersebut dirancang oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik kementerian. “Kami juga ingin menciptakan situasi yang kondusif, demokratis, dan berwibawa selama pemilihan kepala daerah 2024,” tambahnya di sini pada hari Selasa. Kementerian akan melaksanakan strategi tersebut dalam koordinasi dengan platform digital besar yang beroperasi di Indonesia, seperti Meta, Google, dan TikTok. Kementerian telah meminta platform digital untuk mencegah penyebaran hoaks dan mendukung penanganan hoaks selama tahapan pelaksanaan pemilihan. “Yang paling penting adalah kami tidak ingin melihat adanya hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan kebocoran data,” katanya. Menteri itu menyatakan optimisme bahwa seperti dalam pemilu umum pada Februari, pemerintah akan berhasil mengendalikan penyebaran hoaks selama pemilihan mendatang. Setiadi menekankan bahwa pemerintah berhasil memerangi penyebaran konten negatif di ranah digital selama pemilu umum. “Menurun. Anda bisa merasakan bahwa Pemilu Umum 2024 lebih damai, bukan? Meskipun ada hoaks dan fitnah, mereka menurun jauh dibandingkan dengan lima tahun yang lalu,” katanya. Kementerian Komunikasi dan Informatika pada hari Senin menyatakan komitmennya untuk membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewujudkan pemilihan kepala daerah yang damai dengan melacak dan menangani konten, termasuk deepfakes, yang bisa memecah belah masyarakat. Berita terkait: DPR menyetujui aturan pencalonan kepala daerah KPU yang sejalan dengan putusan MK Berita terkait: Sambut aspirasi rakyat tentang Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah: DPR Translator: Livia Kristianti, Raka Adji Editor: Azis Kurmala Copyright © ANTARA 2024
