Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah agar lebih responsif dalam menangani isu pengangguran yang dinamis.
“Dinamika ekonomi global, perubahan struktur pasar tenaga kerja, dan kemajuan teknologi mengharuskan kita untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas kebijakan,” kata Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu.
Ia mencatat bahwa pengangguran bukan hanya soal data statistik, tetapi cerminan tantangan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu, respons kebijakan harus cepat, tepat, dan berdasarkan kebutuhan nyata.
Huntoyungo menekankan bahwa pemerintah daerah memainkan peran strategis sebagai garda terdepan dalam merancang dan menerapkan kebijakan untuk mengatasi pengangguran.
Dengan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik dan potensi lokal, pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan solusi yang lebih akurat.
Ia juga menekankan pentingnya inovasi dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan. Dalam hal ini, daerah didorong untuk terus berinovasi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat kemitraan dengan sektor usaha dan industri.
“Di masa penuh tantangan ini, daerah yang bisa berinovasi akan memiliki keunggulan untuk menciptakan solusi yang relevan dan berdampak,” tegasnya.
Kepala BSKDN mengingatkan bahwa setiap kebijakan dan program harus berorientasi hasil dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif.
Pendekatan berbasis data juga dianggap sangat penting untuk memastikan kebijakan tepat sasaran.
Selain itu, dia mengajak pemerintah daerah membangun kolaborasi lintas sektor, mengingat penanganan pengangguran memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk dari sektor pendidikan, swasta, dan masyarakat luas.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Agustus 2025 sebesar 4,85 persen, turun 0,06 poin persen dibandingkan Agustus 2024.
Berita terkait: Tingkat pengangguran terbuka di Jakarta turun menjadi 6,05 persen
Berita terkait: Purbaya perkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 6 persen di 2026
Berita terkait: Prabowo klaim penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran bersejarah
Penerjemah: Fianda Sjofjan, Raka Adji
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2026