Jakarta (ANTARA) – Balai Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) di Kementerian Pertanian sedang berupaya meningkatkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan inklusif untuk mendukung kemajuan sektor pertanian dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.
“Kami harap masyarakat tidak ragu untuk melaporkan setiap petugas yang kurang menunjukkan integritas,” ujar Kepala PVTPP Leli Nuryati dalam acara Forum Komunikasi Publik (FKP) virtual “PVTPP on Talk”, Kamis.
Mengacu pada Survei Kepuasan Masyarakatakat yang dilakukan PVTPP pada semester pertama 2025, Nuryati mencatat bahwa balai tersebut telah menyediakan lebih dari 27 layanan, mencakup perizinan, pelepasan varietas tanaman, pendaftaran pupuk, dan izin ekspor-impor benih.
“Oleh karena itu, kami berharap semua mitra dapat memberikan masukan dan saran terkait survei ini. Nilai yang kami capai masih dapat ditingkatkan, dan di semester kedua, kami mendorong masyarakat untuk lebih aktif lagi dalam memberikan umpan balik,” katanya.
Nuryati menekankan komitmen balai untuk perbaikan layanan secara berkelanjutan, memastikan bahwa setiap tantangan ditangani dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari pemeliharaan sistem.
Ia juga menekankan pentingnya integritas di kalangan PNS, dengan menyebutkan bahwa PVTPP sedang mengawal upaya untuk mencapai status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di tingkat nasional.
“Kami juga telah mengirimkan data responden dari survei integritas ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini penting untuk mendukung transparansi dalam pelayanan publik,” tambahnya.
Berita terkait: Menteri pastikan stok beras cukup untuk penuhi kebutuhan publik
Sementara itu, Koordinator Layanan Pelepasan Varietas Tanaman, Nani Suwarni, menyebutkan bahwa PVTPP sedang meningkatkan aplikasi pendaftaran Si Petasan agar terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
“Tahun ini, fokus kami adalah memastikan aplikasi berjalan lancar dan memperkuat staf verifikasi melalui pelatihan,” ujarnya.
Koordinator Layanan Perizinan, Dwi Herteddy, menegaskan bahwa semua prosedur harus sesuai dengan regulasi.
“Semua layanan memiliki metode, prosedur, dan tarif yang jelas, sehingga tidak dapat diproses melalui cara-cara yang tidak resmi. Tugas kami adalah membantu pemohon dan menstabilkan sistem online untuk lebih menyederhanakan perizinan,” jelasnya.
Berdasarkan survei semester pertama 2025, PVTPP berjanji akan menindaklanjuti masukan masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat integritas, dan mendorong inovasi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menekankan bahwa pelayanan publik di bidang pertanian harus menjadi contoh bagi sektor lain, mengingat peran penting sektor ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Semua layanan publik di bawah Kementerian Pertanian harus berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya.
Berita terkait: Pemerintah Indonesia berupaya turunkan harga beras di 214 daerah
*Penerjemah: Muhammad Harianto, Katriana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025*