Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah merancang beberapa strategi untuk meningkatkan efisiensi pemakaian bahan bakar. Hal ini dalam mengantisipasi dampak gangguan pasokan minyak global.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian, Brigjen. Rico Ricardo Sirait, menyatakan langkah ini sejalan dengan seruan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan proaktif guna mengurangi pemakaian BBM dan menghindari krisis energi nasional.
"Langkah-langkah yang disiapkan termasuk penataan ulang pemanfaatan sumber daya untuk efektivitas lebih besar berdasarkan skala prioritas, termasuk penggunaan alat pertahanan dan transportasi untuk keperluan dinas," jelasnya dalam rilis pers yang dikutip di Jakarta, Senin.
Lebih rinci, Sirait menyebut kedua institusi berencana mengurangi hari kerja dari lima menjadi empat hari untuk unit tertentu, memprioritaskan aset operasional kritis, serta membatasi penggunaan kendaraan dinas untuk antar-jemput pegawai dengan tetap menjaga produktivitas.
Dia menekankan bahwa langkah-langkah ini bukan tanda darurat, tetapi menunjukkan kesiapan dan kedisiplinan kedua lembaga keamanan negara dalam mengelola sumber daya serta aset strategis secara optimal.
Pejabat itu meyakinkan publik bahwa cadangan energi nasional cukup meski ada ketidakpastian terkait perang di Timur Tengah.
"Bersama langkah ini, Kemenhan dan TNI mengajak semua elemen masyarakat untuk bergotong royong memperkuat ketahanan energi nasional dengan mengedepankan efisiensi, tanggung jawab, dan patriotisme," tutup Sirait.
Dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara pada 13 Maret, Presiden Prabowo memerintahkan para pembantunya menyiapkan strategi mitigasi untuk dampak potensial ketegangan Timur Tengah. Opsi yang disoroti adalah penerapan skema kerja dari rumah (WFH) untuk menekan konsumsi BBM.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kemudian mengumumkan pada 21 Maret bahwa pemerintah akan menerapkan aturan WFH satu hari per minggu bagi Pegawai Negeri Sipil setelah Idul Fitri, sekaligus merekomendasikan kebijakan serupa untuk sektor swasta.
Dia menambahkan bahwa pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencatat bahwa kebijakan ini bisa membantu Indonesia menghemat energi. Skema satu hari dirancang untuk menyeimbangkan fleksibilitas dan produktivitas.
Dia juga berpendapat bahwa jika diterapkan pada hari Jumat, kebijakan ini dapat menciptakan akhir pekan yang lebih panjang, yang pada gilirannya dapat mendorong sektor pariwisata.
Berita terkait: Pimpinan MPR dukung rencana WFH pemerintah untuk kurangi pemakaian BBM usai Lebaran
Berita terkait: Indonesia libatkan universitas untuk tekan impor BBM di tengah krisis minyak
Berita terkait: Indonesia pertimbangkan aturan WFH wajib untuk kurangi pemakaian BBM saat harga minyak melonjak
Penerjemah: Walda M, Tegar Nurfitra
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2026