Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meluncurkan program Klinik Pemerintahan Digital untuk mempercepat transformasi digital di seluruh daerah. Program ini diwujudkan melalui inovasi dan kolaborasi pelayanan publik antara pemerintah pusat dan daerah.
“Klinik Pemerintahan Digital ini merupakan wadah bagi pemerintah pusat dan daerah untuk saling berbagi pengalaman, inovasi, serta solusi,” ujar Dirjen Teknologi Pemerintahan Digital Kominfo, Mira Tayyiba, dalam keterangannya pada Jumat.
Dia menjelaskan bahwa klinik ini dibentuk untuk mendukung upaya bersama dalam mengurangi kesenjangan digital di berbagai wilayah dengan membantu pemerintah daerah.
“Melalui klinik ini, kementerian memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk berkonsultasi dan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan transformasi digital di tingkat daerah,” jelasnya.
Beberapa layanan yang disediakan antara lain adalah asesmen digital, konsultasi adopsi teknologi, pendampingan e-government, dan digitalisasi sektor prioritas sesuai kebutuhan tiap daerah.
Selain itu, program ini juga berfungsi sebagai platform transfer pengetahuan, memungkinkan pemerintah daerah saling berbagi praktik terbaik.
“Saya ingin tekankan bahwa transformasi digital memerlukan kolaborasi. Sementara kami yang menetapkan standar, pelaksanaannya dijalankan oleh pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah,” ucapnya.
Menurut Tayyiba, inisiatif ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan pemerintahan digital yang berpusat pada pengguna. Untuk mencapai tujuan itu, salah satu kuncinya adalah kemampuan pemerintah dalam bertukar data antar lembaga, sehingga memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan.
“Masyarakat hanya perlu menginput data satu kali, dan selanjutnya pemerintah yang akan memastikan pertukaran data berjalan dengan aman dan efektif,” tuturnya.