Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sedang mempersiapkan skema pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk masyarakat dengan akses terbatas ke lembaga pendidikan.
Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus Kementerian, Tatang Muttaqin, menyatakan bahwa skema ini fokus pada anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"PJJ dirancang untuk menjawab berbagai situasi, khususnya aspek geografis, masalah ekonomi, dan isu lintas batas," ujarnya dalam diskusi di Jakarta pada Jumat.
Muttaqin menjelaskan bahwa skema PJJ merupakan solusi untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, terutama dalam mengurangi angka anak putus sekolah yang saat ini mencapai 3,9 juta.
Ia menambahkan bahwa skema ini dipersiapkan bertahap melalui roadmap hingga 2029. Pada 2025, pemerintah akan fokus pada penyiapan infrastruktur pendukung PJJ di berbagai daerah di Indonesia.
Sementara itu, di tahun 2026, pelatihan guru dan pengembangan modul pembelajaran akan dilakukan, sehingga skema PJJ bisa mulai dilaksanakan bertahap mulai 2027.
Selanjutnya, sistem penilaian dan evaluasi rencananya akan dikembangkan di 2028, dengan konsolidasi dan perbaikan tambahan dijadwalkan pada 2029.
"PJJ dipilih sebagai strategi karena cakupannya luas, fleksibel, dan inklusif. Ini juga memungkinkan kita mengatasi keterbatasan terkait tenaga pengajar, fasilitas, dan dana, serta relevan dengan kondisi saat ini," katanya.
Tahun ini, proyek percontohan PJJ telah dimulai untuk anak-anak Indonesia di Malaysia Timur, bekerja sama dengan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, SMA Negeri 2 Padalarang, dan Universitas Terbuka.
Proyek percontohan akan berjalan untuk tahun ajaran 2025-2026, menargetkan 93 anak yang kesulitan mengakses pendidikan.
Berita terkait:
Jayapura dukung akses pendidikan dengan 50 perahu motor
Siswa di perbatasan Serasan belajar Bahasa Inggris bersama turis asing
Penerjemah: Sean Filo, Raka Adji
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025