Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) dan Sistem Kendali Penipuan (SIKENCUR) di Jakarta pada Senin.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyatakan dalam sebuah pernyataan resmi bahwa inisiatif ini merupakan upaya penting untuk memperkuat integritas dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Penyuapan dan penipuan tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengikis reputasi dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan SMAP dan SIKENCUR sangat penting untuk membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Noor.
Dia juga menekankan bahwa integritas dan kepercayaan publik adalah fondasi dari organisasi modern. Namun, tantangan dalam menerapkan nilai-nilai ini semakin kompleks, terutama dalam memerangi penyuapan dan penipuan.
Dia menambahkan, untuk menerapkan SMAP dan SIKENCUR dengan efektif, ada beberapa hal penting yang perlu dipahami dan dilaksanakan bersama. Hal-hal tersebut mencakup pemahaman mendalam tentang potensi risiko penyuapan dan penipuan di semua proses bisnis, baik internal maupun eksternal, penerapan prinsip-prinsip anti-penyuapan dan anti-penipuan, serta penguatan budaya integritas.
“Sekecil apapun sistemnya, tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas,” katanya.
“Oleh karena itu, diperlukan keteladanan pemimpin, pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan, dan keberanian karyawan untuk melaporkan ketidaksesuaian tanpa rasa takut,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal kementerian Cris Kuntadi, dalam laporannya, menyatakan bahwa peluncuran SMAP dan SIKENCUR merupakan langkah awal dalam meningkatkan sistem internal di kementerian. Peluncuran ini juga menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa kementerian berkomitmen untuk memulihkan reputasi institusi.
“Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang anti-penyuapan dan anti-penipuan, serta membantu organisasi mengatasi risiko integritas dengan menciptakan lingkungan kerja yang bersih, terukur, dan akuntabel,” kata Kuntadi.
Berita terkait: Pertemuan pimpinan daerah bahas strategi anti-korupsi
Penerjemah: Arnidhya Nur Zhafira, Katriana
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025