Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mengadakan lokakarya. Tujuannya untuk meningkatkan tata kelola pertanian dan pangan yang berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
Dalam lokakarya ini, para pejabat tinggi kementerian dibekali keterampilan dan metode untuk menyusun serta menerapkan kebijakan dan program yang berdasarkan bukti. Hal ini diharapkan bisa mengubah sistem pangan dan pertanian di Indonesia.
“Kami berharap lokakarya ini bisa menjadi wadah untuk berbagi pengalaman internasional dan pengetahuan global dari FAO,” ujar Samsul Widodo, Dirjen Pemberdayaan dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta pada Senin.
Dia menambahkan, kegiatan ini juga mendukung rencana kementerian dalam mendirikan pusat-pusat unggulan untuk pengembangan sistem pangan. Di tempat itu, masyarakat desa bisa belajar tentang pola makan sehat, rantai nilai pangan, kesiapsiagaan darurat, dan pengembangan sistem pangan lokal.
“Transformasi sistem pangan dan pertanian adalah konsep yang relatif baru, dan kementerian berpotensi untuk mewujudkannya menjadi aksi nyata di tingkat bawah. Maka dari itu, pelatihan ini penting bagi para pejabat senior kami yang menentukan kebijakan,” kata dia.
Pelatihan ini menawarkan cara-cara praktis untuk mengatasi masalah di desa, seperti kurangnya kapasitas kelembagaan dan minimnya data.
Selain itu, pelatihan tersebut juga memperkenalkan pendekatan analisis berdasarkan Kerangka Tata Kelola FAO yang diluncurkan pada tahun 2022. Pendekatan ini sudah dipakai di berbagai negara dan situasi pembangunan.
Kementerian juga sudah menyusun rencana aksi pembangunan desa. Rencana itu mencakup prioritas seperti ketahanan pangan, hilirisasi produk, pemberdayaan pemuda, dan ketahanan terhadap iklim dan bencana. Semua ini dilakukan untuk mendukung transformasi sistem pangan dan pertanian.