Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mendesak kementerian dan lembaga terkait untuk segera membuka Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara.
"Kami akan bantu tekan Kementerian Luar Negeri, sebagai negosiator utama dengan Malaysia, untuk capai kesepakatan agar pos ini bisa beroperasi," kata Wakil Menteri P2MI Christina Aryani dalam pernyataan pada Rabu.
Setelah kunjungannya ke Kalimantan Utara pada Selasa untuk meninjau pos di Sebatik, Kabupaten Nunukan, wamen mengatakan bahwa PLBN yang beroperasi akan mempermudah pemantauan arus barang dan warga, termasuk pekerja migran Indonesia.
Dia menambahkan bahwa infrastruktur dan fasilitas pendukung yang diperlukan sudah siap digunakan.
Selain itu, aktivitas ilegal di perbatasan, seperti perdagangan orang (TPPO) dan pengiriman pekerja migran secara tidak sah, bisa lebih mudah dicegah setelah pos ini beroperasi.
"Pengawasan penyelundupan pekerja migran juga bisa dimaksimalkan," tegas Aryani.
Kepala Kantor Imigrasi Nunukan Adrian Soetrisno mendukung pernyataan ini, menyebut bahwa aktivitas penyelundupan barang dan orang ilegal akan lebih mudah dikendalikan dengan pos yang beroperasi.
Dia mengakui bahwa memantau kegiatan ilegal ini sulit karena akses dan fasilitas di perbatasan terbatas.
"Ada banyak jalur rahasia yang belum bisa kami pantau optimal, dan kami tidak tahu siapa yang menggunakan jalur-jalur itu," ujarnya baru-baru ini di Nunukan.
Untuk memperkuat pengawasan perbatasan, Kantor Imigrasi Nunukan telah mendirikan pos imigrasi di beberapa titik strategis di Sebatik dan Lumbis, mendukung PLBN Labang dan Krayan yang sudah ada.
Khusus di Sebatik, kantor imigrasi juga membuka unit layanan paspor yang menerbitkan paspor dan Pas Lintas Batas (PLB) untuk warga setempat.
Berita terkait: RI Govt urges jobseekers to migrate for work legally
Berita terkait: Ministries team up to boost quality of migrant workers
Reporter: Katriana
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025