Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama untuk mempercepat pengembangan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru.
Nota kesepahaman ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di kantor kementerian di Jakarta pada Jumat lalu. Kerja sama ini berlaku selama lima tahun dan mencakup sembilan bidang strategis.
Program-program yang disepakati meliputi sinkronisasi tata ruang laut, penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya secara berkelanjutan, hilirisasi dan pemasaran hasil perikanan, pemantauan sumber daya laut, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan.
“Semua ini bertujuan untuk memperkuat daya saing ekonomi maritim NTB sambil menjaga keberlanjutan ekosistem laut,” tegas Iqbal.
Ia menyatakan bahwa perjanjian ini juga akan memperkuat integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan tata ruang laut.
“Dengan sinkronisasi ini, pembangunan sektor kelautan diharapkan lebih terarah, memberi kepastian investasi”, serta menambah nilai tambah bagi masyarakat pesisir,” katanya.
Gubernur berharap manfaat kerja sama ini bisa langsung dirasakan oleh nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat pesisir. Manfaat tersebut mencakup peningkatan produktivitas, hilirisasi yang lebih kuat, perluasan akses pasar, dan pengembangan sumber daya manusia yang lebih kompetitif.
“Pendekatan ekonomi biru yang mendasari kerja sama ini juga diharapkan bisa menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian sumber daya laut,” ujar Iqbal.