Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Komisi Nasional Disabilitas (KND) untuk memperkuat literasi dan aksesibilitas bahasa bagi penyandang disabilitas.
Kepala Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Hafidz Muksin, mengatakan bahwa peningkatan literasi linguistik dan sastra (kemampuan memahami, menafsirkan, dan menggunakan bahasa), pelestarian bahasa daerah, serta internasionalisasi bahasa Indonesia merupakan program prioritas badan tersebut.
"Pendidikan berkualitas untuk semua mencakup semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Badan Bahasa memiliki program menyediakan buku, baik cetak maupun digital, atau buku cerita Braille," ujarnya di sini pada Rabu.
Dia menyebutkan tahun ini, badan tersebut menyiapkan 100 judul buku dalam format audio dan video yang dapat diakses oleh semua kelompok.
Muksin menambahkan, program prioritas badan ini strategis dan sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi semua.
Kantornya juga terbuka untuk kolaborasi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan guna menyediakan buku cerita Braille, audio, dan video yang ramah disabilitas agar konten bisa diakses semua kelompok, termasuk tunarungu dan tunanetra.
Di kesempatan sama, Deputi Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Penduduk Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menyampaikan bahwa kantornya sedang mengejar kesetaraan dalam pembangunan.
Kesetaraan dalam pembangunan berarti semua orang, termasuk penyandang disabilitas, bisa menikmati manfaat pembangunan dan memiliki akses yang sama, katanya.
Salah satu fokus kementerian ini adalah penguatan bahasa isyarat melalui penyelarasan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) di acara-acara nasional.
Sulistyaningrum menekankan bahwa penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lansia, termasuk upaya memperkuat inklusi sosial mereka dalam proses pembangunan, sedang diprioritaskan.
Sementara itu, Komisioner KND Rachmita Harahap menegaskan pentingnya standarisasi dan distribusi buku panduan BISINDO ke sekolah-sekolah kebutuhan khusus.
Dia juga mengatakan karena masih banyak guru yang belum paham BISINDO, perlu dipercepat penerbitan dan distribusi buku dalam bentuk cetak, audio, dan video.
Berita terkait: Ministry to review more inclusive Sekolah Rakyat proposal
Berita terkait: Minister calls for fullfillment of entrepreneurship right for disabled
Berita terkait: Ministry, Baznas highlight need for inclusive hiring practices
Penerjemah: Hana Dewi, Raka Adji
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025