Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian dan Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin) bekerja sama untuk memanfaatkan sektor pertanian dalam pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Kolaborasi ini diformalkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Jakarta pada hari Selasa.
“Mewujudkan swasembada pangan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi juga tentang meningkatkan harga diri dengan memberdayakan masyarakat untuk bergerak dari kemiskinan menuju kemandirian,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah penandatanganan MoU.
Menurut dia, upaya pengentasan kemiskinan harus menangani penyebab utamanya, bukan hanya gejalanya saja. Beliau mencontohkan sebuah program pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian yang diterapkan di satu kabupaten yang berhasil menurunkan angka kemiskinan lokal dari 38 persen menjadi 8 persen dalam waktu dua tahun.
Program tersebut mengidentifikasi rumah tangga miskin secara langsung dan memberikan bantuan yang tepat sasaran, termasuk alat-alat pertanian yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Menteri menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting, karena sektor pertanian melibatkan 160 juta warga negara dan menopang 70 persen penduduk Indonesia, sehingga memainkan peran vital dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.
Kerja sama antara kementerian dan BP Taskin akan dimulai dengan proyek percontohan di 10 kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.
Inisiatif ini melampaui bantuan langsung dengan mendorong transformasi ekonomi lokal berdasarkan potensi pertanian, termasuk peningkatan produktivitas dan penyediaan alat-alat pertanian modern.
Menggunakan skema aglomerasi, Sulaiman mengatakan, setiap kabupaten target akan menjadi pusat hub untuk empat kabupaten di sekitarnya, sehingga intervensi ini dapat menghasilkan dampak tidak hanya lokal tetapi juga regional.
Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan dan menjadi model pembangunan yang inklusif untuk daerah lain di seluruh Indonesia.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan bahwa MoU ini akan diikuti dengan rapat koordinasi antara kedua belah pihak untuk memastikan data yang akurat dan intervensi yang efektif. Dia mencatat bahwa BP Taskin telah mengumpulkan data kemiskinan di 10 kabupaten tahun ini, yang akan diintegrasikan ke dalam program Kementerian Pertanian.
Berita terkait: [Tautan berita pertama]
Berita terkait: [Tautan berita kedua]
Penerjemah: Muhammad Harianto, Raka Adji
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025