loading…
Banyaknya regulasi yang mengikat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing perusahaan pelat merah. Foto/Dok
JAKARTA – Banyak sekali regulasi yang mengikat Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing perusahaan plat merah. Sebelumnya ada wacana status Kementerian BUMN bakal diturunkan jadi badan.
Pakar hukum Maelinda Eka Yuniza dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang RUU Perubahan Keempat atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Kamis (25/9/2025) menjelaskan, BUMN saat ini berada di posisi dilematis karena harus ikut berbagai undang-undang yang bersifat publik dan privat, seperti UU Keuangan Negara, UU BUMN, UU Perbendaharaan Negara, UU Perseroan Terbatas, UU Tipikor, sampai regulasi sektoral.
Tumpang tindih dan ketidak harmonisan regulasi ini bikin ruang gerak BUMN menjadi terbatas dan menurunkan fleksibilitas dalam menjalankan fungsi bisnisnya. Baca Juga: Kementerian BUMN Turun Kasta Jadi Badan, Dasco Kasih Bocoran Kapan Rampung
“Banyaknya peraturan yang mereka harus ikuti, ada hukum privat, ada hukum publik. Banyaknya peraturan yang mengikat BUMN ini menjadikan BUMN kurang kompetitif gitu. Nah menurut saya ini harus kita perhatikan juga,” kata Maelinda.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, bahwa Indonesia seharusnya punya basis data yang kuat terkait peraturan mana saja yang bertentangan, yang menghambat pertumbuhan BUMN. Dia menilai perlu dibuat aturan yang tidak tumpang tindih.
“Kalau peraturannya harmonis dan lebih accountable, maka saya yakin seharusnya BUMN itu bisa menjadi lebih profesional,” tegasnya.
Selain aspek daya saing, dia juga menyoroti kerentanan pejabat BUMN terhadap jeratan hukum, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi (Tipikor). Hal ini berhubungan dengan posisi keuangan BUMN yang dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai bagian dari keuangan negara.