Sabtu, 18 Mei 2024 – 13:42 WIB
Jakarta – Kasus kecelakaan bus pariwisata SMK yang menewaskan 11 orang di Subang, Jawa Barat beberapa waktu lalu menuai sorotan. Pihak berwajib mengungkap temuan terbaru, yakni bus yang digunakan ternyata sudah tidak laik jalan.
Baca Juga :
Pegawai Kemenhub Dipolisikan Istri Gara-gara Injak Al-Quran
Berdasarkan hasil investigasi Dinas Perhubungan, bus yang digunakan adalah tipe AK 1 JRKA, menggunakan sasis Hino.
Lebih lanjut, bus milik PO Trans Putra Fajar ini dipastikan belum melakukan uji KIR, dan sertifikasi laik jalannya mati sejak bulan Desember 2023.
Baca Juga :
Heboh Aksi Pejabat Kemenhub Diduga Nistakan Agama, Injak Alquran Demi Yakini Sang Istri
Padahal berdasarkan regulasi Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditegaskan jika uji KIR dan uji laik jalan adalah sertifikasi yang wajib dilakukan secara berkala untuk kendaraan niaga, khususnya bus.
Ahmad Yani selaku Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan, menimbang beratnya bobot regulasi, tentunya akan ada sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar, termasuk pula sopir bus yang bertugas mengoperasikan kendaraan.
Baca Juga :
Kendaraan Hidrogen Disebut Cocok untuk Perjalanan Jauh
Arus Mudik, Petugas Dishub Lakukan Pengecekan Kelayakan Bus
“Kalau pengemudi ya pasti (ada hukumannya), dia membawa kendaraan tidak laik jalan dan dibawa terus. KNKT sudah melihat dan membuktikan bahwa memang kendaraan itu tidak laik jalan,” ujarnya saat ditemui VIVA Otomotif di JIEXpo Kemayoran, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Selain sopir, Ahmad Yani juga menegaskan jika manajemen perusahaan otobus (PO) juga bisa terseret sanksi pidana, di bawah yuridiksi pihak Kepolisian.
“Secara administratif ada (hukuman), secara pidana ada. Kita serahkan ke Kepolisian karena ada pasal-pasal juga yang memungkinkan bisa dikenakan pidana terhadap manajemen,” kata dia.
Ahmad Yani tidak merinci secara spesifik terkait pasal dan nominal denda secara terperinci, namun sedikitnya akan ada dua dasar hukum yang menjadi acuan untuk menindak pelanggaran bus tak laik jalan.
Kedua dasar hukum dimaksud yakni Undang -undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru), dan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
Halaman Selanjutnya
Selain sopir, Ahmad Yani juga menegaskan jika manajemen perusahaan otobus (PO) juga bisa terseret sanksi pidana, di bawah yuridiksi pihak Kepolisian.