Selasa, 16 Januari 2024 – 08:24 WIB
Jakarta – Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan dugaan adanya dana proyek strategis nasional (PSN) yang masuk ke dalam kantong politikus dan aparatur sipil negara (ASN). Oleh karena itu, lembaga terkait diminta untuk melakukan penyelidikan terhadap temuan PPATK tersebut.
Baca Juga :
Moeldoko: Jangan Lagi TNI yang Sudah Baik Selalu Diganggu Persoalan Netralitas
Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko mengatakan sebenarnya sudah ada lembaga atau instansi yang memiliki wewenang untuk menindaklanjuti temuan PPATK itu. Oleh karena itu, menurutnya, hal ini tidak boleh menjadi isu yang terus berkembang di tengah masyarakat.
“Menurut saya, otoritas sudah ada yang menangani. Serahkan kepada otoritas yang menangani, jangan sampai menjadi isu yang tidak terkendali,” kata Moeldoko di Jakarta pada Senin, 15 Januari 2024.
Baca Juga :
Moeldoko Sebut Presiden Jokowi Gaspol Kerja meski Diterjang Wacana Pemakzulan
Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
Oleh karena itu, mantan Panglima TNI ini meminta institusi yang diberikan wewenang untuk menindaklanjuti temuan PPATK tersebut harus segera bertindak. “Semua institusi yang memiliki peran dalam hal ini harus bertindak. Jangan diam,” ujarnya.
Baca Juga :
Pelaku Usaha Jasa Keuangan Diwanti-wanti Jangan Gunakan Perantara saat Urus Izin ke OJK
Sebelumnya dilaporkan, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan bahwa sebesar 36,67 persen dari dana Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak digunakan untuk pembangunan proyek. Dana yang tidak digunakan tersebut ternyata masuk ke dalam kantong pribadi.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa melalui analisis mendalam yang dilakukan, PPATK menemukan bahwa sebesar 36,81 persen dari total dana PSN masuk ke rekening sub kontraktor.
Sementara itu, dana tersebut diidentifikasi sebagai transaksi yang terkait dengan kegiatan operasional pembangunan.
“Sedangkan 36,67 persen tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi,” ujar Ivan seperti dikutip pada Kamis, 11 Januari 2024.
Ivan juga mengungkapkan bahwa dana anggaran yang tidak digunakan untuk membangun proyek tersebut mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil seperti ASN, politikus, dan diinvestasikan oleh para pelaku. Namun, PPATK enggan mengungkapkan secara rinci siapa saja yang menerima dana tersebut.
Halaman Selanjutnya
Adapun dana tersebut ternyata diidentifikasikan sebagai transaksi yang terkait dengan kegiatan operasional pembangunan.