Embassy Inggris di Jakarta meluncurkan program akses digital untuk ratusan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Kepala Program Akses Digital Kedutaan Inggris, Rita Damayanti, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Sabtu bahwa kedutaan bekerja sama dengan Institut Riset BRI, Universitas Hamzanwadi, dan Taman Nasional Rinjani, menargetkan 250 UMKM di desa-desa Loyok, Lantan, Senaru, dan Kecamatan Sembalun.
“UMKM merupakan bagian dari masyarakat yang terpinggirkan dengan potensi besar untuk mengadopsi teknologi digital. Namun, mereka masih tertinggal dari agenda inklusi digital,” ujar Damayanti.
Selama lima tahun pelaksanaan akses digital di Indonesia, pemerintah Inggris menyadari potensi besar UMKM dalam mengadopsi teknologi untuk mendukung perkembangan mereka, lanjutnya.
Penelitian yang dilakukan oleh kedutaan dan Institut Riset BRI mengungkap adopsi layanan digital yang relatif rendah oleh UMKM Indonesia.
Oleh karena itu, kedua institusi ini melakukan serangkaian pelatihan literasi digital dan keterampilan, sambil juga menargetkan pengembangan bisnis bagi perempuan dan pemuda dalam kategori ultra-mikro dan mikro, yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi lokal.
Dalam pernyataan yang sama, Nilam Nirmala Anggraini, Ketua Tim Bantuan Teknis dari Institut Riset BRI, mengatakan bahwa perempuan memainkan peran penting dalam pengembangan UMKM.
Sekitar 64 persen dari 64 juta pemilik UMKM di Indonesia adalah perempuan, dan 40 juta perempuan berkontribusi pada ekonomi Indonesia.
Namun, potensi besar ini menghadapi tantangan besar: adopsi digital yang rendah, ungkap Anggraini.
Menurutnya, Lombok memiliki potensi yang melimpah dalam sektor kerajinan, kuliner, dan pariwisata. Namun, wilayah tersebut menghadapi tantangan seperti akses keuangan terbatas, inklusi keuangan dan digital yang rendah, dan kurangnya mentor bisnis untuk membangun ekosistem digital yang kuat.
“Kami berharap program ini, yang akan dilaksanakan dalam enam bulan ke depan, akan mendapat dukungan dari pemerintah setempat dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Anggraini.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ahmad Masyhuri, mengapresiasi keputusan untuk memilih wilayahnya sebagai tempat pelaksanaan program akses digital.
Ia mengucapkan terima kasih atas kesediaan lembaga, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk membantu pemerintah daerah memberdayakan UMKM, terutama yang dimiliki oleh perempuan.
Copyright © ANTARA 2025