Hasil survei dari Center for Indonesia Strategic Actions (CISA) menunjukkan bahwa mayoritas publik meyakini bahwa isu ijazah Presiden RI-7, Joko Widodo (Jokowi) adalah permainan politik lawan politik.
Dari data survei CISA, sebanyak 89,87 persen responden menilai bahwa isu ijazah palsu sangat mungkin sengaja disebarkan, dimainkan, dan dikapitalisasi untuk kepentingan politik tertentu.
Menanggapi hal tersebut, peneliti senior riset dan politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Syafuan Rozi, menilai ada kelompok yang ingin menggerus warisan kebijakan Jokowi. Fragmentasi sosial dan politik dalam negara demokrasi wajar terjadi, termasuk dalam hal ini isu keabsahan ijazah Pak Jokowi. Ada kelompok yang selalu memperhatikan aspek administrasi yang dianggap celah, serta kelompok lain yang lebih menekankan kinerja, pengalaman, dan integritasnya saat menjadi pemimpin nasional.
Hasil survei CISA dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk melihat kinerja Jokowi selama menjabat presiden, serta pengalaman dan arah kebijakan bagi masyarakat Indonesia. Namun, ada kelompok yang kerap menyoroti kelemahan pemimpin nomor satu di republik ini dan tidak menyukai warisan kebijakan Pak Jokowi.
Hasil survei CISA menunjukkan bahwa sebanyak 51,35 persen responden sangat percaya, dan 25,35 persen responden cukup percaya terhadap klarifikasi yang diberikan oleh Jokowi. Tren serupa juga terlihat dari persepsi terhadap klarifikasi dari pihak UGM, di mana 47,35 persen responden sangat percaya, dan 25,76 persen responden cukup percaya.
Survei dilakukan pada 9 – 15 Mei 2025 dengan melibatkan masyarakat di atas 17 tahun atau yang sudah memiliki hak pilih, terutama para ahli hukum, akademisi, praktisi/pengamat pendidikan, peneliti, aktivis LSM/NGO, mahasiswa, dan politisi yang aktif mengikuti isu-isu politik dan hukum. Metode survei menggunakan wawancara tatap muka melalui whatsapp, zoom, dan google meeting dengan jumlah sampel 950 responden.
Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar ±2,95 pada tingkat kepercayaan 95 persen.