Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan kebijakan baru untuk mendorong perubahan budaya kerja dan gaya hidup guna mendukung efisiensi energi nasional. Kebijakan ini termasuk penerapan kerja dari rumah (WFH) setiap hari Jumat bagi pegawai negeri sipil, sebagai respons atas dinamika geopolitik global.
Dalam konferensi video pada Selasa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa situasi global saat ini menuntut semua negara, termasuk Indonesia, untuk beradaptasi dengan langkah-langkah efisiensi dan perubahan pola aktivitas masyarakat.
"Momen ini memberikan kesempatan bagi semua sektor masyarakat untuk mulai mengefisienkan metode kerja, pola mobilitas, dan konsumsi energi sehari-hari," ujarnya.
Hadi menekankan, transformasi ini termasuk mengubah kebiasaan transportasi publik untuk mengurangi konsumsi bahan bakar, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah mengapresiasi inisiatif beberapa pemerintah daerah yang telah mempromosikan mobilitas hemat energi, seperti mendorong karyawan bersepeda ke tempat kerja.
Selain menghemat energi, langkah-langkah seperti ini juga akan meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat. Diharapkan inisiatif serupa dapat diadopsi oleh daerah lain di Indonesia sebagai bagian dari gerakan kolektif menuju efisiensi energi dan transformasi budaya kerja.
Sebagai bagian dari kebijakan, skema WFH setiap Jumat bagi ASN akan dimulai pada 1 April 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa kebijakan ini akan dievaluasi setelah dua bulan berjalan.
Beberapa sektor dikecualikan dari aturan WFH ini, seperti layanan publik (kesehatan, keamanan, kebersihan) serta sektor strategis termasuk industri, energi, air, komoditas dasar, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.
Untuk meningkatkan efisiensi mobilitas, pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, dengan pengecualian untuk keperluan operasional dan kendaraan listrik. Selain itu, perjalanan dinas dalam negeri dipotong 50 persen, sementara perjalanan dinas luar negeri dikurangi 70 persen.
Berita terkait:
Indonesia pertimbangkan WFH untuk tekan penggunaan BBM
Pimpinan MPR dukung rencana WFH pemerintah untuk hemat BBM
Pastikan layanan publik tidak terganggu oleh skema WFH
Penerjemah: Maria Cicilia, Raka Adji
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026