Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan memberikan bantuan sosial kepada korban praktik perjudian online. “Tidak ada bantuan,” tegas presiden setelah melakukan inspeksi pemompaan air irigasi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada hari Rabu.
Kepala negara juga menegaskan bahwa pemerintah telah menolak kemungkinan memberikan bantuan sosial yang ditujukan kepada keluarga yang terkena dampak secara ekonomi oleh perjudian online. “Tidak ada bantuan,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa pihaknya sedang mendiskusikan rencana untuk memberikan bantuan sosial yang hanya akan tersedia bagi anggota keluarga yang terkena dampak dan bukan para penjudi online sebenarnya.
“Perhatikan pernyataan saya secara keseluruhan. Kami percaya bahwa pemain perjudian online harus menghadapi konsekuensi hukum, karena mereka dianggap sebagai penjahat. Yang saya maksud dengan bantuan sosial di sini adalah bantuan yang ditujukan untuk anak-anak, istri, atau suami mereka,” ungkapnya pada hari Senin.
Effendy menyampaikan pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas reaksi masyarakat di media sosial terkait wacana bantuan sosial yang dibawa oleh Kementerian Koordinator PMK.
Menurut Effendy, bantuan sosial tersebut dapat membantu secara ekonomi anggota keluarga yang terkena dampak perjudian online, sehingga melindungi mereka dari tekanan mental yang mungkin timbul.
Menteri tersebut juga menjelaskan bahwa kantornya mengusulkan pemberian bantuan bagi korban perjudian online untuk melengkapi pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Online.
Satgas, yang masa kerjanya akan berlangsung hingga 31 Desember tahun ini, dibentuk pada 14 Juni setelah dikeluarkan Keputusan Presiden No. 21 tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengepalai satgas tersebut, sementara Menteri Effendy menjadi wakilnya.