Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan semua dapur dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk mempunyai sertifikasi higiene dan sanitasi (SLHS) demi menjamin keamanan pangan.
“Jika semua berjalan lancar, proses SLHS akan selesai dalam waktu dua minggu,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, pada Sabtu.
Dia menjelaskan bahwa pemprov bekerja sama dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempercepat penerbitan SLHS untuk dapur-dapur MBG, yang secara resmi disebut Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dari 180 dapur MBG di Jakarta, sebagian masih sedang menjalani proses sertifikasi.
Selain SLHS, pemerintah juga memberikan pelatihan kepada pengelola SPPG dan para penangan makanan untuk memastikan makanan yang aman bagi murid dan mencegah keracunan makanan.
“Kami menargetkan sekitar 8.000 orang untuk dilatih guna meningkatkan administrasi SPPG,” ujar Ani.
Dia menambahkan bahwa inisiatif ini mendukung kelancaran pelaksanaan program MBG dan memaksimalkan manfaat bagi anak-anak serta penerima lainnya.
Pemerintah juga telah melakukan inspeksi ke SPPG-SPPG. Ruspitawati mencatat bahwa para pengelolanya kooperatif dan berkomitmen untuk mematuhi peraturan.
“Jika ada ketidaksesuaian, kami akan menyesuaikannya dengan peraturan agar sertifikat bisa cepat diterbitkan. Pemantauan akan terus dilakukan setelahnya,” jelasnya.
Dinas Kesehatan DKI sebelumnya melaporkan 60 siswa dari 10 sekolah mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi makanan MBG. Hasil tes laboratorium menghubungkan sebagian besar kasus dengan kontaminasi bakteri.
Pada September lalu, pemerintah pusat menjadikan sertifikasi SLHS wajib untuk semua dapur MBG sebagai syarat mutlak, menyusul insiden keamanan pangan di lokasi program prioritas MBG.