Kalimantan Timur (ANTARA) – Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan bahwa lima investor dari Kazakhstan telah menyerahkan letter of intent (LoI) untuk berinvestasi di pembangunan ibu kota baru Indonesia.
"Ada lima (investor) yang sudah menyerahkan LoI dari total 15 investor Kazakhstan yang telah mengeksplor potensi investasi di Kota Nusantara," jelas Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha OIKN, Lazuardi Nasution, di sini pada Senin.
Dia menyebutkan, sektor-sektor yang diminati investor Kazakhstan antara lain konstruksi, transportasi, teknologi informasi, artificial intelligence, dan kota cerdas.
Selain itu, direktur tersebut menunjuk bahwa sebuah perusahaan konstruksi Kazakhstan, BI Group, telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan otoritas ibu kota. Namun, nilai investasi yang dijanjikan pihak Kazakhstan tidak diungkapkan.
Nasution menekankan bahwa investor internasional memiliki peluang besar untuk terlibat dalam pembangunan ibu kota baru, dan OIKN berkomitmen untuk memberikan insentif dan memastikan kemudahan berusaha bagi mereka.
"Iklim investasi di ibu kota baru dirancang untuk kompetitif dan terbuka," tegasnya.
Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fadjroel Rachman, menyatakan bahwa investasi akan menjadi bagian dari strategi diplomasi ekonomi untuk mendukung pembangunan ibu kota baru.
"Kerja sama akan menjadi langkah konkret dalam mendorong investasi di Kota Nusantara," ujarnya.
Saat menyampaikan RAPBN 2026 dan Nota Keuangan pada 15 Agustus, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berencana mengalokasikan sekitar Rp6,3 triliun (US$385 juta) untuk Nusantara tahun depan, lebih tinggi dari Rp4,7 triliun yang diproyeksikan tahun ini.
Namun, perlu dicatat bahwa di bawah mantan presiden Joko Widodo, Indonesia mengalokasikan Rp75,8 triliun (US$4,6 miliar) untuk pembangunan Nusantara tahun 2022–2024, dengan realisasi Rp43,3 triliun hingga 2024.
Sementara itu, Presiden Prabowo pada Januari 2025 mengalokasikan Rp48,8 triliun (sekitar US$3 miliar) untuk kelanjutan proyek ini hingga 2029.
Meski tampak melambat, pemerintah tetap berkomitmen untuk memajukan rencana pemindahan ibu kota ke kota yang sedang dikembangkan di Kalimantan Timur ini.