Jakarta (ANTARA) – Indonesia akan mendorong pendekatan yang konstruktif dan inklusif sambil menolak standar ganda dalam memajukan hak asasi manusia global sebagai Presiden Dewan HAM PBB (UNHRC), menurut Kementerian Luar Negeri.
Juru bicara Vahd Nabyl A. Mulachela menyatakan Indonesia tetap berkomitmen untuk memperkuat HAM melalui keterlibatan yang inklusif dan konstruktif.
"Ia konsisten menolak politisasi HAM serta pendekatan yang selektif dan tidak seimbang, termasuk yang mencerminkan standar ganda," ujarnya kepada ANTARA di Jakarta pada Sabtu.
Dia mencatat bahwa standar ganda seperti itu sering tercermin dalam resolusi yang spesifik untuk negara tertentu dengan dalih penegakan HAM.
Indonesia juga menyerukan upaya memajukan HAM lewat dialog yang saling menghormati, sambil mendukung inisiatif setiap negara untuk memperkuat HAM.
Dia mengatakan Indonesia bertujuan menjadi jembatan dalam memperkuat kerjasama HAM global lewat dialog yang terbuka dan inklusif, tidak hanya dalam perannya sebagai Presiden UNHRC tapi juga melalui kebijakan luar negerinya yang lebih luas.
Indonesia akan terus mengembangkan dialog HAM bilateral dan regional, tambahnya.
"Indonesia juga aktif mempromosikan dialog HAM ASEAN melalui Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk HAM (AICHR)," kata Mulachela.
Indonesia memimpin sidang ke-61 Dewan HAM PBB dari 23 Februari hingga 31 Maret 2026. Ini adalah pertama kalinya Indonesia memimpin sidang sejak badan tersebut didirikan tahun 2006.
Di bawah kepresidenannya, Indonesia mengusung tema "Kepresidenan untuk Semua," yang mencerminkan komitmennya untuk mendorong badan HAM yang inklusif, menjembatani perbedaan lewat dialog konstruktif, dan memperkuat kerjasama.
Berita terkait: Indonesia raises "Presidency For All" at historic UNHRC Session
Berita terkait: Indonesia reaffirms commitment to UN Human Rights diplomacy
Penerjemah: Nabil, Kenzu
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2026