Jakarta (ANTARA) – Kementerian Agama Indonesia mempertegas komitmennya untuk mengoptimalkan dana masyarakat, khususnya wakaf, sebagai alat mendukung pembangunan nasional.
Sekjen Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, menyatakan di Jakarta pada Sabtu bahwa wakaf tidak boleh hanya terbatas pada penggunaan tradisional seperti pembangunan masjid dan sekolah, tapi juga harus diarahkan ke sektor produktif secara ekonomi.
"Dengan tata kelola modern, digitalisasi, dan model investasi syariah yang aman, wakaf bisa berperan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah," jelasnya.
Inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden tentang percepatan pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Dana masyarakat harus menjadi solusi nyata untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem, sesuai amanat Presiden," tegas Amin.
Dia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk memaksimalkan dampak pemanfaatan dana masyarakat. Kemenag akan memperkuat koordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Baznas, lembaga filantropi Islam, dan sektor bisnis.
Dengan instruksi presiden yang memberikan landasan hukum, Amin yakin ekosistem dana masyarakat di Indonesia akan lebih terintegrasi, transparan, dan efektif.
Sebagai bagian dari upaya ini, Kemenag meluncurkan Gerakan Wakaf Pendidikan Islam pada Sabtu, yang bertujuan mendorong penggunaan wakaf lebih produktif, transparan, dan profesional.
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, mengatakan inisiatif ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam pendanaan program pendidikan Islam di seluruh Indonesia.
Tujuannya adalah menciptakan madrasah berkualitas lebih tinggi, pesantren lebih mandiri, dan perguruan tinggi Islam yang kompetitif melalui pemanfaatan wakaf lebih kuat.
Berita terkait: Wakaf bisa jadi alat strategis pembangunan: BSKDN
Berita terkait: Indonesia siapkan regulasi tunggal untuk pengelolaan wakaf
Penerjemah: Asep Firmansyah, Raka Adji
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025