Jakarta (ANTARA) – Kementerian Penduduk dan Pengembangan Keluarga Indonesia sedang menyusun rencana aksi untuk mengantisapasi tren urbanisasi yang meningkat tiap tahun, terutama setelah libur hari raya Idul Fitri.
Rencana ini disusun dalam rapat koordinasi dengan 15 kementerian dan lembaga di Jakarta pada hari Rabu.
"Urgensi pertemuan ini karena urbanisasi bukan cuma isu musiman saat lebaran dan arus balik; ini juga berdampak pada perencanaan wilayah jika tidak diantisapasi dengan baik," kata Sekretaris Kementerian, Budi Setiyono.
Dia menunjukan bahwa Jakarta menerima tambahan sekitar 16.000 penduduk baru setiap tahun akibat perpindahan dari desa ke kota. Pertumbuhan ini harus diatur di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan layanan publik lain.
"Kalau tidak dihitung dengan tepat, akan ada risiko kelebihan penduduk, kemacetan lalu lintas, dan penurunan kesejahteraan publik, serta kemungkinan naiknya kriminalitas," ujarnya.
Setiyono menekankan bahwa urbanisasi yang dikelola dengan baik, secara strategis dan teknis, dapat membantu ciptakan kebijakan yang lebih terintegrasi, terutaman karena Peta Jalan Pengembangan Penduduk (PJPK) sedang disusun.
Sementara itu, Deputi Pengendalian Penduduk di kementerian, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, menekankan bahwa arus pemudik yang membawa serta keluarganya ke daerah perkotaan cenderung tidak tertangani tanpa koordinasi yang kuat antar kementerian dan lembaga.
Alhasil, lanjutnya, pengelolaan urbanisasi selama ini sepenuhnya diserahkan ke pemerintah daerah—baik di wilayah tujuan maupun wilayah yang ditinggalkan. Maka, kebijakan tingkat nasional diperlukan sebagai acuan bersama.
Lebih lanjut, dia menyebut Indonesia sudah memiliki indikator seperti angka migrasi bersih, yang mengukur selisih antara jumlah orang yang masuk dan keluar dari suatu wilayah dalam periode tertentu, biasanya per 1.000 penduduk per tahun.
"Ini bisa menunjukkan tren pergerakan penduduk. Jika indikator ini dimanfaatkan secara optimal, daerah bisa menyiapkan langkah antisipatif, baik untuk menampung penduduk yang datang maupun mendorong orang untuk tetap tinggal dan tidak terus pindah ke kota," katanya.
Oleh karena itu, dia optimis bahwa koordinasi dengan 15 kementerian dan lembaga untuk menyusun rencana aksi bersama akan membantu pemerintah daerah mengelola arus urbanisasi dengan sinergi yang lebih baik.
Berita terkait: Indonesia must harness demographic bonus, says minister
Berita terkait: Indonesia affirms inclusive city commitment at BRICS forum
Berita terkait: Indonesia outlines three urban solutions at BRICS forum in Brazil
Penerjemah: Lintang Budiyanti, Raka Adji
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2026