Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia saat ini sedang menyusun peraturan presiden untuk mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di desa-desa di seluruh negeri sebagai upaya mencapai swasembada energi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa peraturan tersebut diperkirakan selesai minggu depan. Ia juga akan menjadi ketua Satgas Percepatan Swasembada Pangan, Air, dan Energi.
"Kita berencana membangun PLTS dengan investasi sekitar US$100 miliar," katanya dalam Indonesia Net-Zero Summit 2025 di Jakarta, Sabtu.
Inisiatif ini sejalan dengan program Koperasi Desa Merah Putih yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli. Program ini telah mendirikan koperasi di sekitar 80 ribu desa di Indonesia.
Menurut Hasan, saat ini Indonesia menghabiskan sekitar US$25 miliar untuk subsidi energi tiap tahun. Anggaran ini bisa dialihkan untuk pengembangan PLTS agar subsidi bisa dihapus dalam 4-5 tahun ke depan.
"Kalau dana subsidi dialihkan ke panel surya, kita tidak perlu lagi beri subsidi dalam waktu dekat," jelasnya.
Targetnya, PLTS akan dipasang di seluruh 80 ribu desa, dengan lahan 1-1,5 hektar per koperasi. Sistem listrik ini akan terintegrasi dari tingkat desa hingga kabupaten.
Hasan menambahkan, PLTS akan meningkatkan efisiensi listrik karena biaya transmisi PLN masih mahal. "Dalam kurang dari 10 tahun, Indonesia bisa meraih kedaulatan energi, khususnya EBT," harapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa energi surya sangat penting untuk pemerataan akses energi, termasuk di daerah terpencil, demi kemandirian energi nasional. Pernyataan itu disampaikannya saat peresmian PLTP dan PLTS di Bondowoso, Jawa Timur, pada 26 Juni.
Berita terkait:
PLN lakukan studi pengembangan PLTS di Karimunjawa
Energi surya bisa wujudkan swasembada energi nasional: Presiden RI
Penerjemah: Shofi A, Tegar Nurfitra
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Hak Cipta © ANTARA 2025