loading…
Keerthi Rathna, seorang pengemudi bajaj, sedang mengantri untuk isi bahan bakar di sebuah pom bensin di Kandy, Sri Lanka. Foto/Ashkar Thasleem/Al Jazeera
KOLOMBO – Pada hari yang cerah di bulan Maret di kota pegunungan Kandy, Sri Lanka bagian tengah, Keerthi Rathna mengantri panjang untuk membeli bensin bagi bajaj rodanya tiga. Jatah bensin dari pemerintah untuknya adalah 20 liter (sekitar 5 galon) per minggu.
Sebelumnya, Rathna biasa beli bensin sebanyak yang dia perlukan, kapan saja. Tapi semuanya berubah sejak Amerika Serikat dan Israel memulai perang terhadap Iran pada 28 Februari.
Iran membalas dengan menghentikan sebagian besar lalu lintas kapal di Selat Hormuz, tempat 20% minyak dan gas dunia lewat.
Sri Lanka mengimpor 60% kebutuhan energinya, dan sebagian besar lewat selat itu. Negara ini juga gak punya kapasitas penyimpanan lebih dari kebutuhan satu bulan.
Dengan jalur pelayaran yang sebagian besar tertutup, negara kepulauan di Asia Selatan berpenduduk 22 juta jiwa ini memberlakukan sistem penjatahan bahan bakar pakai QR. Sistem ini sama seperti yang dipakai pemerintah selama krisis ekonomi Sri Lanka tahun 2022.
Dalam sistem jatah mingguan ini, sepeda motor dapat 8 liter bensin, tuk-tuk 20 liter, mobil 25 liter, bus 100 liter solar, dan truk 200 liter solar.
Tapi, bahkan bahan bakar yang terbatas itu sekarang harganya lebih mahal: Sri Lanka sudah naikkan harga bahan bakar sekitar 33% sejak perang melawan Iran dimulai.
Dengan pupuk yang sekarang juga terdampak parah – hampir separuh urea dunia lewat Selat Hormuz – para ahli perkirakan harga pangan di Asia juga akan naik signifikan. Peneliti dari Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia memperkirakan Sri Lanka bisa alami kenaikan harga pangan secara keseluruhan sampai 15%.
Bagi banyak warga Sri Lanka, penderitaan yang makin dalam ini mengingatkan pada krisis yang mereka kira sudah berlalu.
Sistem yang Familiar, tapi Tetap Mengejutkan
Warga Sri Lanka sudah menderita sistem penjatahan dan kenaikan harga seperti ini empat tahun lalu, saat krisis ekonomi di bawah Presiden Gotabaya Rajapaksa.
Pemerintahan Rajapaksa dituduh bawa ekonomi Sri Lanka ke ambang kehancuran dengan kebijakan yang bikin negara itu gagal bayar utang luar negeri untuk pertama kalinya sepanjang sejarah.
Kurangnya devisa akhirnya memaksa Sri Lanka batasi impor barang – termasuk bahan bakar – yang berujung pada naiknya harga barang-barang pokok.