Jakarta (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyerukan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk melindungi ekosistem e-commerce di Indonesia.
“Tanggung jawab ini tidak hanya ada pada operator platform, tetapi juga pemerintah, komunitas, dan media untuk bersama-sama memperkuat ekosistem tersebut,” ujar Kepala Pusat Pengembangan Literasi Digital Kominfo, Rizki Ameliah, pada Rabu.
Dia menyatakan bahwa Kominfo mendukung penuh semua platform e-commerce untuk bekerja sama dalam melindungi pengguna dari penipuan daring dan pencurian data pribadi.
Hingga pertengahan tahun 2025, Kominfo telah menerima lebih dari 1,2 juta laporan tentang penipuan digital. Hal ini mencerminkan meningkatnya risiko kejahatan siber seiring dengan pesatnya adopsi digital di Indonesia.
Mendukung data ini, laporan State of Scams in Southeast Asia 2025 dari Global Anti-Scam Alliance mengungkapkan bahwa 66 persen orang Indonesia menjadi target penipuan dalam setahun terakhir.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kerugian akibat penipuan di Indonesia mencapai Rp6,1 triliun antara November 2024 dan September 2025.
“Data ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan dan literasi digital — tidak hanya secara teknis tetapi juga dalam hal etika menggunakan platform digital,” tegas Ameliah.
Untuk mengurangi risiko digital, dia mencatat bahwa Kominfo baru-baru ini meluncurkan gerakan literasi digital CABE. Gerakan ini bertujuan membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital dengan cara yang positif, kreatif, dan produktif.
Ameliah juga mengapresiasi inisiatif salah satu platform e-commerce yang menerbitkan panduan perlindungan konsumen. Dia menyebut langkah ini sebagai upaya nyata untuk menjaga pengguna dari penipuan online dan penyalahgunaan data pribadi.