Jakarta (ANTARA) – Indonesia sedang dalam proses bergabung dengan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan kelompok kerja sama ekonomi BRICS untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono di sela-sela Konferensi Kebijakan Luar Negeri Indonesia (CIFP) di Jakarta pada hari Sabtu.
“Kelompok multilateral, seperti BRICS, OECD, IPEF (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran), serta TPP (Kemitraan Trans-Pasifik), dapat menjadi platform untuk membantu kita mewujudkan harapan bangsa,” katanya.
Sugiono mengatakan bahwa organisasi-organisasi ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia untuk mendukung kesejahteraan rakyat dan mengatasi tantangan besar, seperti pengentasan kemiskinan dan swasembada energi dan pangan.
“Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua negara dan kelompok,” tambahnya.
Sebagai menteri luar negeri, katanya bahwa ia membantu pemerintah dengan menerapkan visi dan perintah Presiden Prabowo Subianto, termasuk kebijakan luar negerinya.
“Tidak ada dari kita yang bekerja secara independen; kita berfungsi sebagai satu tim di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” tegasnya.
Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyatakan pada 26 November bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dengan OECD dan BRICS adalah upaya untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas global.
Ia mengatakan bahwa stabilitas global akan mendukung negara-negara dalam meningkatkan kesejahteraan warganya.
Nasir menekankan bahwa stabilitas tersebut sangat penting bagi Indonesia, yang berkomitmen untuk melaksanakan program makanan bergizi gratis untuk 82 juta orang dan penurunan nilai tambah sumber daya untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditas ekspornya.
Berita terkait: OECD mendukung target pertumbuhan 5,2 persen Indonesia untuk tahun 2025: menteri
Berita terkait: Keanggotaan BRICS: Jalan Indonesia menuju pengaruh ekonomi global
Penerjemah: Nabil Ihsan, Yashinta Difa
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024