Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengumumkan bahwa Rencana Aksi Nasional untuk Kemajuan Kebudayaan (RAN-PK) akan menjadi acuan utama strategi pembangunan Indonesia.
“Budaya bukan sekadar pelengkap pembangunan—ia adalah jiwa yang memandu arah bangsa,” kata Warsito, Deputi Pengembangan Karakter dan Identitas Nasional di kementerian tersebut, dalam pernyataan yang dirilis Jumat di Jakarta.
“Budaya adalah kekuatan transformatif. Bukan hanya tentang melestarikan masa lalu, tapi juga membentuk warga Indonesia dengan karakter kuat, daya saing global, dan keunggulan,” tambahnya.
Penyusunan RAN-PK 2025–2029 mengikuti terbitnya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan (RIPK) 2025–2045, yang menggariskan arah strategis pembangunan kebudayaan Indonesia selama dua dekade mendatang.
Warsito menekankan bahwa RAN-PK harus menjadi peta jalan konkret untuk mewujudkan visi besar “Indonesia Emas 2045.” Dokumen ini dimaksudkan sebagai alat operasional yang merumuskan arah kebijakan sektoral dan lintas sektor, mengintegrasikan program kebudayaan di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, menetapkan target terukur, serta merinci mekanisme implementasi beserta indikator keberhasilan.
Ia juga menegaskan bahwa RAN-PK tidak boleh sekadar dokumen teknokratis, melainkan cerminan komitmen kolektif lintas sektor.
“Kita harus pastikan semua kementerian dan lembaga menunjukkan komitmen nyata. RAN-PK adalah upaya bersama dan warisan kebijakan untuk generasi mendatang,” ujarnya.
Warsito menyoroti tiga poin kritis yang perlu perhatian bersama: pertama, sinergi lintas sektor sejak tahap perencanaan; kedua, komitmen konkret dalam bentuk program dan indikator kinerja; ketiga, alokasi anggaran yang mencerminkan posisi strategis kebudayaan setara dengan pendidikan dan pengembangan SDM.
Ia juga menegaskan bahwa budaya harus menjadi warisan hidup, bukan sekadar catatan masa lalu.
“Mari jadikan RAN-PK sebagai instrumen nyata—bukan sekadar arsip. Budaya harus menjadi jiwa pembangunan nasional,” katanya.
Sementara itu, Bambang Wibawarta, Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, menekankan pentingnya memasukkan kecerdasan buatan (AI) ke dalam program pembangunan kebudayaan. Ia mengingatkan bahwa meskipun teknologi bisa jadi risiko bagi nilai-nilai budaya, ia juga berpotensi meningkatkan kreativitas dan memperkaya ekspresi budaya.
Qurrota A’yun, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, juga menekankan perlunya model pendanaan terbuka dan partisipatif yang tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi memanfaatkan sumber pendanaan alternatif melalui pendekatan multistakeholder.
Berita terkait: Budaya harus jadi dasar pembangunan desa: menteri
Berita terkait: Pembangunan Jakarta harus berakar pada nilai budaya: DPRD
Penerjemah: Lintang, Azis Kurmala
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025