Pemerintah Indonesia mendorong reformasi Dewan Organisasi Maritim Internasional (IMO), menurut pejabat di Kementerian Perhubungan. “Sebagai negara yang berada di jalur pelayaran internasional utama, Indonesia perlu mempertimbangkan dan melindungi kepentingan pelaut domestik dan peran pelayaran dalam ekonomi dunia,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.
Beliau baru-baru ini memimpin delegasi Indonesia dalam Sidang Dewan IMO ke-132 di Markas Besar IMO di London, Inggris, pada 8-12 Juli. Sidang tersebut berfokus pada agenda strategis IMO, termasuk reformasi dan anggaran.
Priadi menyatakan bahwa delegasi telah bertemu dengan Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez untuk menyerahkan Instrumen Ratifikasi Amandemen Konvensi IMO 2021, yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
Beliau menegaskan bahwa penyerahan tersebut mengkonfirmasi komitmen Indonesia untuk mewujudkan Dewan IMO yang lebih transparan, representatif, dan akuntabel.
Reformasi Dewan IMO diperlukan untuk memperkuat peran dan efektivitasnya dalam menjaga kepentingan negara-negara anggota, tambah Priadi.
Berita terkait: Jalur Rempah sebagai peningkat status poros maritim: pemerintah
Berita terkait: Kementerian melihat peluang untuk mengembangkan industrialisasi maritim lebih lanjut
Translator: Muhammad Harianto, Resinta Sulistiyandari
Editor: Anton Santoso
Hak cipta © ANTARA 2024