Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia menekankan perlunya penyelesaian segera Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) untuk melindungi pasar industri tekstil nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa UE adalah pasar terbesar bagi produk tekstil Indonesia, menyumbang sekitar 30 persen dari permintaan global untuk produk tersebut.
“UE, yang memiliki pasar besar, menyumbang sekitar 30 persen dari permintaan global kita, diikuti oleh AS dengan sekitar 15 persen,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu.
Ia merujuk kepada Vietnam, yang berhasil meningkatkan ekspor tekstilnya sebesar 50 persen setelah menyelesaikan perjanjian perdagangan serupa dengan UE.
Oleh karena itu, tambahnya, pemerintah Indonesia sedang mengejar penyelesaian negosiasi IEU-CEPA untuk melindungi dan meningkatkan industri tekstilnya.
Selain memperluas pasar ekspor, Hartarto mengatakan, pemerintah juga telah memperkenalkan kebijakan-kebijakan dalam negeri untuk meningkatkan daya saing industri tekstil, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapainya, termasuk program revitalisasi mesin, dengan regulasi yang akan segera dikeluarkan. Pemerintah telah mengalokasikan subsidi investasi sebesar Rp20 triliun (sekitar US$1,2 miliar) untuk mendukung modernisasi peralatan produksi.
“Jika mesin tidak direvitalisasi, daya saing—baik dari segi penggunaan energi maupun produksi—akan menurun,” jelas Hartarto.
Untuk mendukung industri padat karya seperti tekstil, sepatu, makanan dan minuman, furnitur, dan kulit, pemerintah juga telah menyiapkan skema kredit investasi dengan jangka waktu 8 tahun dan subsidi bunga sebesar 5 persen.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah bertujuan untuk menghidupkan kembali sektor tekstil dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja begitu IEU-CEPA diterapkan.
Indonesia menargetkan penyelesaian negosiasi IEU-CEPA pada paruh pertama tahun ini. Sembilan belas putaran negosiasi telah dilakukan selama sembilan tahun terakhir.
Secara umum, perjanjian tersebut memiliki tiga pilar utama: akses pasar untuk perdagangan barang dan jasa, investasi dan pengadaan publik, serta harmonisasi regulasi perdagangan, serta kerja sama dan pembangunan kapasitas.
Berita terkait: RI tekan perdagangan yang adil, saling menguntungkan dengan UE
Berita terkait: Indonesia menyambut putusan WTO mengenai pembatasan UE terhadap biodiesel kelapa sawit
Penerjemah: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati, Yashinta Difa
Editor: Anton Santoso
Hak cipta © ANTARA 2025