Padang Pariaman, Sumbar (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia telah melobi beberapa negara untuk meminjam kuota Haji mereka yang tidak terpakai. Ini dilakukan untuk memperpendek antrean Haji di Indonesia yang bisa mencapai puluhan tahun.
Ansory Siregar, Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang mengawasi Kementerian Agama, mengatakan Kazakhstan adalah salah satu negara yang mereka dekati.
“Dua bulan lalu, saat kunjungan Komisi VIII ke Kazakhstan, kami temukan mereka tidak memakai seluruh kuota Hajinya. Kami meyakinkan mereka untuk meminjamkan bagian yang tidak dipakai ke Indonesia,” kata Siregar saat kunjungan kerja di Padang Pariaman, Jumat.
Menurut Siregar, Kazakhstan hanya memakai 45.000 dari 95.000 kuota Haji yang diberikan Arab Saudi musim lalu. Kuota sisa 50.000 sebaiknya dialihkan ke Indonesia.
Selain Kazakhstan, Komisi VIII juga mendekati negara tetangga seperti Filipina untuk mendapatkan bagian kuota mereka yang tidak terpakai.
“Berdasarkan hitungan kami, Indonesia bisa dapat tambahan 3.000 kuota Haji dari Filipina,” tambahnya.
Upaya ini penting untuk mengatasi antrean Haji di Indonesia yang saat ini rata-rata 35-40 tahun. Di Bantaeng, Sulsel, masa tunggunya bisa sampai 48 tahun.
Sementara itu, Ichsan Maulana, staf ahli Badan Penyelenggara Haji (BPH), menekankan pentingnya menyelesaikan masalah antrean Haji.
“Antrean Haji adalah masalah serius yang butuh kerja sama semua pihak,” kata Maulana.
BPH akan sepenuhnya mengambil alih penyelenggaraan Haji nasional mulai musim Haji 2026. Maulana mengatakan BPH terbuka untuk evaluasi dan saran demi perbaikan sistem.
Berita terkait: KPK soroti masalah lama distribusi kuota Haji
Berita terkait: Indonesia dapat tambahan kuota 2.210 petugas Haji: Menteri
Penerjemah: M Zulfikar, Nabil Ihsan
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025