Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mendirikan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan untuk lebih baik mengkoordinasikan diplomasi ekonomi dan menyinergikan kebijakan luar negeri.
“Diplomasi ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo akan berusaha untuk menciptakan arsitektur ekonomi global yang lebih adil, di mana suara dan kepentingan negara-negara berkembang diwakili,” kata Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pernyataan pers tahunannya di sini pada hari Jumat.
Ia menjelaskan bahwa saat ini, makroekonomi Indonesia stabil dan terjaga dengan baik. Proyeksi positif dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan Bank Dunia juga mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang sedang berlangsung.
“Stabilitas ekonomi domestik akan menjadi pondasi yang kokoh untuk pembangunan dan akan menjadi modal kuat Indonesia untuk berkontribusi aktif terhadap perdamaian dan kemakmuran global,” kata Sugiono.
Ia juga menekankan bahwa visi Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen dan mempersiapkan Indonesia untuk menjadi negara maju bukanlah sekadar ambisi, tetapi merupakan komitmen bersama.
Oleh karena itu, fokus diplomasi ekonomi Indonesia adalah untuk mewujudkan tujuan Asta Cita, yang meliputi kedaulatan, ketahanan, swasembada pangan dan energi nasional; mempercepat transisi energi hijau; dan pengembangan ekonomi biru.
Hal tersebut juga meliputi penguatan ekonomi digital dan kreatif serta mendukung hilirisasi berbagai komoditas.
Diplomasi Indonesia akan proaktif dan fleksibel dalam mendorong transformasi ekonomi nasional berdasarkan keadilan, swasembada, dan kemitraan yang saling menguntungkan sambil mempromosikan ketahanan, inovasi, dan inklusi, menurut menteri tersebut.
Juga akan mendorong perdagangan yang adil dan ekspansi pasar bagi produk Indonesia di luar negeri, termasuk mitra pasar non-tradisional, serta berupaya menarik investasi yang mendukung prioritas dan program nasional pemerintah.
“Di pasar non-tradisional seperti Afrika, Karibia, dan Pasifik, kami akan terus memperkuat kemitraan strategis, serta menemukan destinasi investasi baru untuk Indonesia,” katanya.
Indonesia juga berkomitmen untuk menyelesaikan kesepakatan perdagangan internasional yang sedang berlangsung untuk meredakan ketegangan perdagangan dan memberikan perlindungan bagi semua pelaku bisnis, termasuk UMKM.
“Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pertumbuhan juga merupakan pilar utama diplomasi Indonesia,” tegas Sugiono.
“Dalam menjalankan diplomasi ekonomi, kami juga tidak akan diam dalam merespons praktik dan kebijakan ekonomi yang tidak adil, termasuk yang menargetkan komoditas unggulan dan produksi Indonesia,” tambahnya.
Selain memperkuat diplomasi ekonominya, direktorat jenderal baru kementerian akan bertugas memberikan bantuan pembangunan, sebagai bentuk diplomasi kekuatan lunak untuk meningkatkan posisi dan pengaruh Indonesia.
Bantuan tersebut akan dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti memberikan beasiswa dan program peningkatan kapasitas untuk pejabat negara tetangga serta memperluas bantuan pembangunan ke negara-negara di Global Selatan, termasuk Afrika, Timur Tengah, Asia-Pasifik, dan Amerika Latin.
Berita terkait: Diplomasi ekonomi RI akan fokus pada misi Asta Cita: Menlu
Berita terkait: Indonesia, China membidik diplomasi ekonomi di sektor TTI
Penerjemah: Katriana, Yashinta Difa
Editor: Rahmad Nasution
Hak cipta © ANTARA 2025