Jakarta (ANTARA) – Indonesia sudah resmi membentuk Kantor Fasilitasi Proyek Infrastruktur (KFPI) untuk mempercepat investasi infrastruktur melalui kemitraan strategis antara pemerintah, investor, dan sektor swasta.
Kantor ini diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Daerah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Senin. Menurut menteri, kantor ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk membentuk kemitraan dengan investor dalam negeri maupun asing.
"Kantor ini akan memastikan bahwa berbisnis di Indonesia tidak akan lagi terhambat oleh birokrasi, tetapi justru difasilitasi lewat kemitran," kata AHY.
Dia menegaskan bahwa KFPI merupakan tindak lanjut dari Konferensi Internasional tentang Infrastruktur (ICI) yang diadakan bulan Juni lalu, di mana pemerintah memperkenalkan Katalog Proyek 2025, sebuah portofolio berisi 46 proyek strategis di bidang transportasi, energi, air, pengelolaan sampah, perumahan, dan kota pintar.
KFPI akan berfungsi sebagai platform koordinasi terpadu di bawah administrasinya, membantu investor dan pengembang proyek dalam memahami prosedur, menetapkan prioritas, dan memantau kemajuan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dia menyampaikan harapan agar inisiatif ini memungkinkan sektor swasta berperan lebih besar dalam pembangunan nasional.
Menteri itu mengutip data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menunjukkan bahwa lebih dari US$643,8 miliar atau Rp10.300 triliun investasi diperlukan untuk infrastruktur nasional pada periode 2025–2029. Namun, sektor swasta saat ini hanya menyumbang 28 persen dari pendanaan tersebut, jelasnya.
Oleh karena itu, KFPI dibentuk untuk mendorong partisipasi yang lebih besar dari perusahaan swasta. Kantor ini akan menyediakan daftar proyek terstruktur, referensi, dan dukungan mitigasi risiko.
"Pada akhirnya, ini akan memperkuat kemitraan pemerintah–sektor swasta, memastikan proyek-proyek layak secara finansial dan teknis sebelum diluncurkan ke pasar," ujarnya.
Selain itu, pemerintah mengadopsi skema pendanaan inovatif seperti land value capture, asset recycling, dan skema konsesi terbatas untuk mempromosikan pembangunan infrastruktur yang adil dan inklusif di seluruh Indonesia.
"Kepada semua calon investor: Anda berhak tidak hanya untuk mendapatkan jabat tangan dan janji, tetapi juga kejelasan, kepastian, dan jaminan," tandasnya.
Dia meyakinkan investor bahwa KFPI akan membantu mereka lebih memahami prosedur dan menghubungkan mereka dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengejar proyek-proyek tersebut.
Berita terkait: Menteri tekankan komitmen tingkatkan tata kelola infrastruktur berkelanjutan
Berita terkait: Ekosistem pendanaan diperlukan untuk wujudkan tujuan infrastruktur: Menteri
Berita terkait: Menteri AHY desak standar bangunan ketat pasca tragedi Sidoarjo
Penerjemah: Shofi Ayudiana, Mecca Yumna
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025