Malang, Jatim (ANTARA) – Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Hanif Faisol Nurofiq menegaskan komitmennya untuk melibatkan universitas dalam penyusunan kebijakan lingkungan berbasis ilmu pengetahuan.
Berbicara di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, Senin, dia mengatakan sains memberikan dasar kuat untuk memastikan kebijakan sesuai aturan tata kelola dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Kita harus berkolaborasi dengan memperkuat kajian akademik. Ini jadi dasar penting bagi Kementerian Lingkungan saat menyusun instrumen kebijakan,” ujarnya.
Nurofiq menjelaskan, kajian tersebut mencakup mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar kebijakan pemerintah.
“Hampir 90 persen instrumen kebijakan, pengawasan, dan penegakan hukum di Kementerian Lingkungan berbasis sains,” katanya, menambahkan kerja sama dengan universitas harus terus berlanjut.
Dia menekankan, lulusan program pascasarjana berperan kunci dalam membentuk instrumen kebijakan dan penegakan hukum terkait perlindungan lingkungan di berbagai daerah.
“Secara umum, mereka bisa memberikan jawaban apakah persetujuan lingkungan harus diberikan atau ditolak untuk suatu aktivitas atau proyek,” ujar Nurofiq.
Rektor UB Prof. Widodo juga menyoroti kontribusi mahasiswa pascasarjana, menyatakan mereka pusat pengembangan sains dan teknologi di universitas.
Dia mendorong mahasiswa berperan aktif mendukung upaya pemerintah mempromosikan sistem pengolahan energi ramah lingkungan dan inovasi teknologi.
“Insya Allah, kami akan tingkatkan kontribusi untuk pelestarian lingkungan di Indonesia,” kata Widodo.
Berita terkait: Indonesia desak konsensus cepat soal perjanjian polusi plastik global
Berita terkait: Kementerian janji rehabilitasi mangrove seluas 769.824 hektar
Penerjemah: Ananto Pradana, Raka Adji
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025