Jakarta (ANTARA) – Indonesia akan melanjutkan agenda keketuaannya di D-8 meskipun pertemuan puncak kelompok tersebut yang dijadwalkan bulan ini ditunda, ujar Juru Bicara Luar Negeri Vahd Nabyl A. Mulachela.
Indonesia terus memantau perkembangan global untuk mengatur jadwal agenda D-8, kata Nabyl.
“Sebagai ketua, kami akan terus melaksanakan lima prioritas yang telah ditetapkan Indonesia,” ujarnya dalam briefing media di sini pada Rabu.
Dia menjelaskan bahwa semua agenda di bawah kepemimpinan Indonesia tidak dibatalkan, melainkan ditunda sampai waktu yang lebih tepat.
“Prioritas kami akan berlanjut. Tidak ada pembatalan, tapi kami mencari waktu yang lebih tepat. Rencana ini juga telah dikoordinasikan dengan Sekretariat Jenderal D-8 dan negara-negara anggota lainnya,” katanya.
Konflik berkelanjutan di Timur Tengah, yang menjadi perhatian negara-negara D-8, adalah alasan utama penyesuaian pelaksanaan agenda.
Didirikan pada 1997, D-8 adalah kelompok kerja sama pembangunan ekonomi negara berkembang yang terdiri dari Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki.
Azerbaijan menjadi anggota kesembilan kelompok itu pada 2025.
Bulan April ini, Indonesia seharusnya menggelar KTT D-8, didahului pertemuan pejabat tinggi dan menteri luar negeri.
Dengan tema “Navigating Global Shifts: Strengthening Equality, Solidarity and Cooperation for Shared Prosperity”, Indonesia fokus pada lima agenda prioritas, termasuk memperkuat perdagangan, mengembangkan ekonomi halal, ekonomi hijau dan biru, konektivitas dan ekonomi digital serta reformasi organisasi.