Jakarta (ANTARA) – Kantor Staf Presiden (KSP) Indonesia menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah serangkaian kasus keracunan makanan pelajar di berbagai daerah.
Kepala KSP Muhammad Qodari menekankan pada Sabtu tentang perlunya memperkuat mekanisme dan kerangka kelembagaan program ini agar tujuannya tercapai tanpa membahayakan kesehatan siswa.
“Harus ada peningkatan dalam mekanisme, institusi, dan aspek lainnya. Ini adalah peringatan, dan kita harus cepat memperbaikinya. Yang paling kami khawatirkan adalah kejadian di daerah terpencil, yang penanganannya tidak sebaik di kota,” kata Qodari.
Kasus terbaru terjadi pada 18 September di Garut, Jawa Barat, di mana 569 pelajar terdampak.
Qodari menekankan bahwa program MBG harus menerapkan nol toleransi untuk kecelakaan, mencatat bahwa kegagalan memenuhi standar kebersihan, sekecil apapun, tidak dapat diterima.
Dia juga menyatakan kekhawatiran tentang risiko yang lebih tinggi di daerah terpencil dengan akses terbatas ke fasilitas kesehatan.
“Di kota, siswa mungkin cepat pulih karena fasilitas baik, tapi di daerah terpencil, ini bisa jadi bencana,” tambahnya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah meminta maaf secara publik atas insiden keracunan tersebut, meyakinkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya pemulihan cepat dan meluncurkan evaluasi penuh.
“Insiden ini akan menjadi bahan evaluasi. Mitigasi dan tindakan korektif saat ini sedang dilakukan untuk memastikan kasus seperti ini tidak terulang,” ujarnya.
Badan Gizi Nasional (BGN), yang mengawasi program ini, telah mengencangkan standar dapur MBG dengan target mencapai nol insiden di seluruh negeri.
Berita terkait: Indonesia selidiki Program Makan Gratis setelah 194 pelajar sakit
Berita terkait: Ratusan warga keracunan makanan di Garut ditangani tim medis
Penerjemah: Bayu, Kenzu
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025