Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menekankan peran pemerintah dalam memastikan kepastian investasi bagi operator SPBU swasta di Indonesia.
"Kementerian tidak ikut campur dalam hal-hal kebijakan teknis, tapi peran kami adalah memastikan kepastian bagi investor asing dan domestik yang beroperasi di negara kita," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Kementerian mengadakan pertemuan dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, perwakilan dari BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, dan operator SPBU swasta.
"Kementerian Investasi menerima surat dari pelaku usaha swasta mengenai kepastian dan kelangsungan investasi mereka di Indonesia, khususnya terkait masalah pembatasan kuota impor BBM non-subsidi yang dijual oleh SPBU swasta," jelas Pasaribu.
Menurut dia, negara harus hadir untuk menangani masalah yang berkaitan dengan kepastian investasi di Indonesia. Dia menjelaskan bahwa SPBU swasta mengalami kekurangan pasokan BBM non-subsidi, didorong oleh pergeseran permintaan konsumen dari produk bersubsidi.
Berita terkait: Pertamina pastikan pengiriman BBM untuk retailer swasta di tengah kelangkaan
"Kami ingin memastikan bahwa negara hadir dalam mengelola masalah terkait investasi mereka, karena pelaku usaha swasta ini sudah memiliki rencana investasi yang berjalan dan yang akan datang," katanya.
Dia menambahkan bahwa investasi memiliki dampak yang signifikan terhadap ekosistem ekonomi yang lebih luas, termasuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan industri, khususnya di kalangan usaha kecil.
"Negara memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian investasi, baik melalui layanan perizinan, regulasi, atau kebijakan," ujarnya.
Berita terkait: Pertamina berjanji pulihkan kepercayaan publik setelah skandal pencampuran BBM
Berita terkait: Indonesia panggil SPBU swasta terkait kesepakatan BBM dengan Pertamina
Translator: Aji, Kenzu
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025