Indonesia Desak Komitmen Politik Kuat untuk Reformasi WTO

Jakarta (ANTARA) – Indonesia menyerukan kepada negara-negara untuk menunjukkan kemauan politik yang kuat dalam mereformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) agar badan tersebut tetap setia pada nilai-nilai dan prinsip pendiriannya.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk memajukan reformasi WTO selama Pertemuan Menteri Perdagangan dan Investasi G20 di Gqeberha, Afrika Selatan, pada 10 Oktober, menurut sebuah pernyataan pada Senin.

"Para menteri harus mengambil langkah-langkah untuk menemukan titik temu, memulihkan kepercayaan pada sistem perdagangan, dan mendorong penggunaan mekanisme WTO," kata Santoso, sambil memperingatkan tantangan global yang semakin besar terhadap perdagangan yang adil.

Dia menyatakan dukungan Indonesia untuk mengangkat Duta Besar Norwegia untuk WTO, Petter Ølberg, sebagai fasilitator untuk proses reformasi dan menekankan perlunya mengkomunikasikan pencapaian organisasi dengan lebih baik kepada dunia.

Santoso juga mendesak negara-negara untuk melihat kembali Preambul Perjanjian Marrakesh 1994, yang mendirikan WTO, sebagai prinsip pedoman untuk mempertahankan sistem perdagangan multilateral yang adil.

"Komitmen bersama ini mencerminkan pengakuan global terhadap peran vital perdagangan dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan," ujarnya.

Dia mencatat bahwa mereformasi WTO telah menjadi prioritas mendesak di tengah maraknya unilateralisme yang merusak fondasi multilateralisme.

Santoso memperingatkan bahwa tindakan sepihak telah menciptakan skeptisisme di antara beberapa anggota dan melemahkan kepercayaan pada relevansi dan kemampuan WTO dalam menangani sengketa dagang.

"Meskipun ada kekurangannya, saya percaya WTO tetap menjadi aset global yang vital. Kita harus membantunya menavigasi ‘karang-karang’ menuju ‘pelabuhan yang aman’," tekannya.

Para menteri perdagangan G20 dalam pertemuan tersebut menegaskan kembali komitmen mereka untuk memajukan reformasi WTO guna membangun sistem perdagangan multilateral yang adil, inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

MEMBACA  Thariq Halilintar Ikut Memeriahkan Pameran UMKM Amanah di Suzuya Mall Aceh

Santoso juga mendesak anggota G20 untuk tidak menggunakan perdagangan sebagai alat politik dan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan negara-negara berkembang dalam semua perjanjian dagang.

Berita terkait: Indonesia calls for inclusive WTO reform amid global uncertainty

Berita terkait: Indonesia wins WTO case, EU told to scrap steel trade barriers

Penerjemah: Maria C, Tegar Nurfitra
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025