Jakarta (ANTARA) – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Indonesia menandatangani Pernyataan Niat (SoI) pada Senin untuk memajukan transformasi digital Indonesia melalui inisiatif Digital Nusantara.
Dalam siaran pers yang diterima UNDP di Jakarta, Senin, inisiatif ini mendukung mandat Presiden Prabowo Subianto untuk memodernisasi layanan publik dan mempercepat transformasi digital demi infrastruktur digital nasional yang terpadu.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik kolaborasi ini. “Inisiatif ini bertujuan meningkatkan pelayanan publik melalui integrasi dan efisiensi, sekaligus memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
“Dengan sistem digital terpadu ini, kami memotong birokrasi dan memastikan layanan pemerintah, khususnya bantuan sosial, sampai ke orang yang tepat pada waktu yang tepat,” tegasnya.
Perwakilan UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura, menyebut kemitraan ini sebagai tonggak penting.
“Transformasi digital bukan hanya soal teknologi. Ini tentang meningkatkan cara layanan publik menjangkau masyarakat. Kami bangga mendukung kepemimpinan DEN melalui Digital Nusantara untuk mewujudkan potensi penuh infrastruktur publik digital bagi tata kelola yang inklusif dan akuntabel,” jelasnya.
Sekretaris Eksekutif DEN Septian Hario Seto menambahkan, dengan membangun tulang punggung digital yang aman dan interoperabel, dimulai dari bantuan sosial, pemerintah menciptakan sistem yang lebih efisien dan responsif.
“Integrasi ini memungkinkan layanan diberikan lebih cepat, akurat, dan akuntabel, mendukung visi presiden untuk ekonomi modern, inklusif, dan tangguh,” katanya.
Dengan lebih dari 200 juta pengguna internet seluler dan ekonomi digital yang diproyeksikan mencapai USD1.945 miliar hanya di e-commerce pada 2030, teknologi digital berpotensi besar mempercepat kemajuan Indonesia menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
Namun, transisi dari platform digital yang terfragmentasi ke sistem tunggal, interoperabel, aman, dan skalabel memerlukan perubahan teknis, institusional, dan budaya yang signifikan.
Inti transformasi digital Indonesia adalah pendekatan Infrastruktur Publik Digital (DPI), mengintegrasikan identifikasi digital, protokol autentikasi, dan pertukaran data.
DPI memastikan layanan seperti perlindungan sosial, pendaftaran kependudukan, dan layanan kesehatan dapat diakses dengan lancar, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui kemitraan ini, DEN dan UNDP akan menyelesaikan sistem digital perlindungan sosial, meningkatkan kesadaran tentang sistem terpadu, memfasilitasi koordinasi antar kementerian, dan memperluas ke kasus penggunaan DPI berikutnya. Upaya ini bertujuan menyederhanakan akses layanan pemerintah, mendukung kebijakan berbasis data, meningkatkan akuntabilitas, dan mendongkrak pendapatan Indonesia.
UNDP akan memberikan dukungan strategis, bantuan teknis dari ahli nasional dan internasional, serta memanfaatkan keahlian lokal.
Meskipun fokus awal pada penyelesaian sistem perlindungan sosial terpadu, pendekatan ini bisa diperluas ke layanan esensial lain seperti pendaftaran kependudukan, layanan kesehatan, atau platform pembayaran nasional.
Upaya ini dapat membuka jalan bagi layanan publik yang lebih mudah diakses, andal, dan berpusat pada masyarakat di seluruh Indonesia.
Reporter: Asri Mayang Sari
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025