Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia dan Inggris berkomitmen untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral lewat pembentukan Indonesia-UK Economic Growth Partnership (EGP).
EGP dirancang sebagai kerjasama baru yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan dan kolaborasi di berbagai sektor strategis.
"Kedua negara perlu merumuskan nilai-nilai strategis EGP untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pernyataannya pada Jumat.
Komitmen ini muncul dari pertemuan antara Menteri Hartarto dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, Dominic Jermey, di Jakarta pada Kamis.
Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke Inggris pada November 2024, serta pertemuan sebelumnya antara Hartarto dan Jermey pada Mei 2025.
Melalui EGP, Indonesia dan Inggris berencana untuk memperdalam kolaborasi di bidang-bidang utama, mencakup: energi bersih, pendidikan, teknologi, layanan keuangan, serta perdagangan dan investasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, kemitraan ini diharapkan menjadi salah satu pilar utama dalam New Strategic Partnership Agreement antara kedua negara, yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025.
Hartarto memandang EGP sebagai langkah penting untuk mengonsolidasi kerjasama ekonomi yang sudah ada sekaligus membuka ruang bagi kemitraan yang lebih strategis, terutama di tengah transisi energi global dan digitalisasi ekonomi.
Selain EGP, menteri dan duta besar tersebut juga mendiskusikan proses aksesi Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
Inggris menegaskan kembali kesiapannya untuk berbagi pengalaman mengenai proses tersebut, sesuai dengan dukungan yang diberikan saat kunjungan Presiden Prabowo ke London tahun lalu.
Dukungan ini sejalan dengan Pernyataan Bersama tentang Kemitraan Strategis Baru, yang menegaskan kembali komitmen kedua negara untuk memperkuat konektivitas ekonomi lintas regional.