Jakarta (ANTARA) – Pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mencari dan mengambil tindakan terhadap pesantren ilegal di Provinsi Jawa Barat, kata Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.
“Ada banyak pesantren palsu dan tidak sah, kebanyakan beroperasi di Jawa Barat. Saya akan segera melakukan razia terhadap mereka,” ujarnya usai menghadiri Konferensi Internasional tentang Transformasi Pesantren di Jakarata pada Selasa (24 Juni) malam.
Iskandar menjelaskan bahwa inisiatif ini merespons meningkatnya laporan tentang pesantren tidak terdaftar dan yang melakukan kekerasan, tren yang merusak citra 39 ribu pesantren di seluruh negeri.
Dia menegaskan tim khusus akan fokus pada tindakan tegas terhadap pesantren yang terlibat praktik eksploitatif.
“Tim saya akan melakukan razia agar memberi efek jera, menekankan perlunya tindakan terhadap praktik tidak pantas,” tegasnya sambil menyoroti wewenangnya untuk mengambil langkah hukum.
Menteri juga berharap semua pemangku kepentingan terkait berkontribusi dalam upaya mencegah munculnya pesantren ilegal di Indonesia.
“Saya harap Kementerian Agama dan pemerintah daerah berusaha maksimal mendaftar, meninjau, dan mengidentifikasi pesantren palsu yang memanfaatkan kemiskinan untuk keuntungan pribadi,” katanya.
Selain itu, dia meminta pesantren sah membantu memastikan tidak ada pelanggaran di lembaga mereka.
“Pesantren harus mencegah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi—tiga dosa yang tampak meningkat di masyarakat,” tegasnya.
Penerjemah: Rio F, Tegar Nurfitra
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Hak Cipta © ANTARA 2025