Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menerapkan kebijakan kombinasi bekerja dari kantor (WFO) dan bekerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada tanggal 16-17 April untuk memperkuat manajemen arus mudik Lebaran.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa kebijakan ini diterapkan secara ketat dengan memprioritaskan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
Kebijakan ini mengikuti arahan Presiden Joko Widodo, yang menuntut lembaga yang terkait langsung dengan pelayanan publik untuk beroperasi sepenuhnya dengan staf WFO.
“Untuk lembaga yang terkait langsung dengan pelayanan publik, WFO tetap diterapkan secara optimal hingga 100 persen,” kata Anas dalam pernyataan dari kantornya pada Sabtu.
Ia menjelaskan contoh lembaga yang terkait langsung dengan pelayanan publik, seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban, mitigasi bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan sektor utilitas dasar.
Sementara itu, lembaga pemerintah yang terkait dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan kepemimpinan, seperti sekretariat, protokol, formulasi kebijakan, riset, dan analisis dapat menerapkan WFH hingga maksimal 50 persen dari jumlah pegawai, dengan teknis yang diatur oleh masing-masing lembaga pemerintah.
Peraturan ini tercantum dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pengembangan personel di semua lembaga pemerintah.
Pemerintah sebelumnya telah menetapkan libur untuk Lebaran 2024 selama enam hari, ditambah libur akhir pekan empat hari, mencapai total 10 hari.
“Dengan antusiasme yang luar biasa dalam mudik, didukung oleh aksesibilitas yang semakin baik di berbagai daerah di negara ini, dianggap perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik,” catat Anas.
Ia mengatakan bahwa kebijakan ini diambil untuk manajemen lalu lintas yang lebih baik selama arus balik, termasuk untuk menghindari penumpukan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas yang panjang.
Ia menambahkan bahwa kementeriannya telah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara dan Kementerian Perhubungan mengenai implementasi kebijakan ini.
Anas mengingatkan semua lembaga pemerintah untuk memantau dan mengawasi pemenuhan serta pencapaian tujuan dan target kinerja organisasi.
Ia mengajak mereka untuk membuka media untuk konsultasi dan keluhan, termasuk untuk layanan selama periode libur Lebaran. Dengan demikian, pengawasan yang kuat dari masyarakat terhadap layanan pemerintah dapat terwujud.
Masyarakat juga dapat mengajukan keluhan kepada kementerian jika menemukan layanan publik yang tidak optimal, katanya.
Berita terkait: Jumlah pendatang baru di Jakarta diproyeksikan menurun setelah Lebaran
Berita terkait: Pemerintah siapkan rencana cadangan untuk arus lintas pelabuhan Sumatra-Jawa
Penerjemah: Narda Margaretha S, Resinta Sulistiyandari
Editor: Anton Santoso
Hak cipta © ANTARA 2024