Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa pengembangan rumah subsidi memiliki dampak besar untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menciptakan lapangan kerja baru.
Dia menambahkan bahwa target awal penyediaan 20.000 unit rumah subsidi untuk pekerja kini direvisi menjadi 50.000 unit hingga akhir 2025.
“Penyesuaian target ini dilakukan karena tingginya minat pekerja terhadap program ini,” kata Yassierli dalam pernyataan yang diterima di Jakarta pada Jumat.
Program ini melibatkan berbagai sektor bisnis, mulai dari industri bahan bangunan hingga jasa konstruksi.
“Program ini bukan hanya membangun rumah, tapi juga membangun ekonomi rakyat dan membuka peluang kerja. Ini sesuatu yang sangat menggembirakan,” ujarnya.
Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta BPS sepakat memperkuat kerja sama dalam penyediaan rumah subsidi untuk pekerja.
Upaya ini diperkuat melalui penandatanganan perjanjian kerja sama yang mendukung Program Kepemilikan Rumah Layak melalui Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera.
“Kolaborasi ini diyakini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja tapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Yassierli.
Di sisi lain, Menteri Perumahan Maruarar Sirait menekankan bahwa kerja sama lintas kementerian ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah untuk buruh dan pekerja.
“Ini kolaborasi indah antara kementerian dan seluruh ekosistem perumahan, diwujudkan melalui program rumah subsidi yang memberi manfaat nyata,” kata Maruarar.
Menurut Maruarar, kebijakan sektor perumahan saat ini sangat diminati pekerja. Minat ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah kuota rumah subsidi nasional dari 220.000 menjadi 350.000 unit.
Selain itu, Presiden juga memberikan berbagai insentif, seperti pembebasan PPN untuk rumah di bawah Rp2 miliar, pembebasan BPHTB, dan pembebasan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kebijakan ini adalah bentuk intervensi efektif pemerintah,” ujar Maruarar.
Lebih lanjut, dia menyatakan program rumah subsidi dipandang sebagai solusi strategis untuk mengatasi backlog perumahan dan memperbaiki kondisi rumah tidak layak melalui bantuan stimulus, penataan kawasan kumuh, serta pembangunan infrastruktur dan fasilitas permukiman.
“Bulan depan (September), kami akan memulai pembangunan 25.000 rumah, dan pada Desember 2025, total 50.000 unit akan selesai, sebagian besar untuk buruh dan pekerja,” tutup Maruarar.
Berita terkait:
- Menteri usulkan 500.000 rumah subsidi untuk atasi backlog
- Pemerintah perluas rumah subsidi untuk keadilan sosial
Penerjemah: Arnidhya, Azis Kurmala
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025