Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meminta persetujuan DPR untuk pinjaman sebesar Rp2 triliun dari pemerintah Spanyol. Dana ini akan digunakan untuk membangun 10 kapal patroli guna memperkuat pengawasan maritim.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan pada Rabu bahwa pembiayaan ini akan mendukung proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS). Total nilai investasi proyek ini mencapai Rp5,83 triliun.
“Kami mohon persetujuan Komisi IV untuk anggaran Rp2 triliun pada Tahun Anggaran 2025,” kata Trenggono saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR di Jakarta.
Rencana modernisasi ini mencakup pembuatan 10 kapal patroli, pengadaan drone, serta peningkatan sistem digital. Langkah ini termasuk mendirikan pusat pemantauan regional, memperbaiki infrastruktur data, dan mengintegrasikan sistem kendali nasional dan daerah.
Trenggono mengungkapkan, saat ini Indonesia hanya mengoperasikan 34 kapal patroli—sebagian besar berusia lebih dari 15 tahun. Jumlah ini jauh di bawah kebutuhan, yaitu 70 kapal, untuk memantau enam zona perikanan di Indonesia.
Menurut rencana, empat dari kapal baru akan dibangun di Spanyol dan enam sisanya di Indonesia. Pembangunan diperkirakan akan dimulai tahun ini.
Proyek ini akan diawasi oleh Wakil Menteri Didit Herdiawan, yang memiliki keahlian dalam bidang pembangunan kapal, dan dijadwalkan selesai pada tahun 2028.
“Program MFISS merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan maritim melalui koordinasi data real-time antara kapal patroli, satelit, dan fasilitas pemantauan lainnya,” jelas Trenggono.
Dia menambahkan, inisiatif ini akan membantu melindungi nelayan Indonesia dan perairan wilayah dari penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing. Hal ini akan berkontribusi pada keamanan yang lebih baik dan peningkatan pendapatan di wilayah pesisir.
“Kami akan memastikan proyek ini dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai hukum,” tegasnya.