Statistik Indonesia (BPS) melaporkan bahwa Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) masyarakat Indonesia mencapai 3,85 pada tahun 2024, yang turun 0,29 poin dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024.
“Skor IPAK mencapai 3,85, mengalami penurunan 0,07 poin dibandingkan dengan IPAK 2023, yang berada di angka 3,92,” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di sini pada hari Senin.
Menurutnya, penurunan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menjadi lebih toleran terhadap tindakan korupsi.
Dia mencatat bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh pelemahan indeks persepsi dan indeks pengalaman masyarakat terkait dengan pelayanan publik.
Widyasanti menjelaskan bahwa IPAK adalah ukuran yang mencerminkan perilaku anti-korupsi dalam masyarakat yang diukur dalam skala nol hingga 5.
Semakin tinggi skornya, semakin tinggi budaya anti-korupsi dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin rendah skor IPAK, semakin toleran masyarakat terhadap perilaku korup.
Dia menginformasikan bahwa indeks tersebut menggambarkan perilaku dan pengalaman seseorang terkait dengan korupsi kecil maupun korupsi besar, atau penyalahgunaan kekuasaan tingkat tinggi yang menguntungkan beberapa orang atas kerugian masyarakat.
Dia juga mengatakan bahwa IPAK 2024 telah dihitung berdasarkan survei perilaku anti-korupsi yang dilakukan di 186 kabupaten dan kota sampel.
Jumlah sampel blok sensus dalam survei, yang dilakukan dari 22 April hingga 22 Mei 2024, adalah 1.100, dengan jumlah sampel rumah tangga yang ditargetkan mencapai 11 ribu.
Data yang terkumpul termasuk pendapat atau persepsi kebiasaan dalam masyarakat dan pengalaman terkait dengan pelayanan publik terkait suap, pemerasan, dan nepotisme.
Dalam lima tahun terakhir, IPAK Indonesia telah stagnan di sekitar 3,8 hingga 3,9 poin.
Berita terkait: Perjuangan anti-korupsi tidak terpengaruh oleh penurunan skor CPI: Wakil Presiden Amin
Berita terkait: KPK menginginkan tanggung jawab kolektif di tengah penurunan skor CPI Indonesia
Copyright © ANTARA 2024