Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia naik menjadi 75,90 pada tahun 2025. Angka ini menempatkan Indonesia dalam kategori tinggi.
"Angka ini meningkat 0,88 poin dari 75,02 di tahun 2024," ujar Plt. Kepala BPS, Moh. Edy Mahmud, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Salah satu komponen IPM 2025 adalah Angka Harapan Hidup saat lahir, yang mencapai 74,47 tahun. Ini naik 0,32 tahun dibandingkan tahun 2024.
Menurut BPS, kenaikan ini menunjukkan membaiknya standar kesehatan masyarakat. Hal ini didukung oleh kesadaran akan persalinan di fasilitas kesehatan, pentingnya air minum aman, dan akses layanan kesehatan yang lebih baik.
Komponen lain, Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas, mencapai 9,07 tahun. Ini setara dengan kelas 3 SMP dan naik 0,09 tahun dari 2024.
Harapan Lama Sekolah juga meningkat menjadi 13,3 tahun di 2025. Kenaikan ini sebesar 0,22 tahun dari 2024. Artinya, anak yang baru masuk sekolah pada usia 7 tahun diproyeksikan akan mengecap pendidikan setara dengan tahun kedua kuliah.
Peningkatan dalam indikator pendidikan ini mencerminkan perbaikan fasilitas dan akses pendidikan, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang semakin tinggi.
Pengeluaran per kapita disesuaikan per tahun mencapai Rp12,8 juta. Angka ini naik Rp461 ribu dibandingkan 2024. Ini merupakan pengeluaran tahunan rata-rata penduduk berdasarkan harga konstan 2012, dengan Jakarta Selatan sebagai wilayah acuan.
Papua Pegunungan mencatatkan IPM terendah di angka 54,91 (kategori rendah), sementara DKI Jakarta tertinggi di 85,05 (kategori tinggi). Dari semua provinsi, Jawa Barat mencatat kenaikan terbesar (0,98 poin), sedangkan Papua Tengah terkecil (0,39 poin).
Berdasarkan kategori, tiga provinsi memiliki IPM sangat tinggi, 30 provinsi berkategori tinggi, empat provinsi sedang, dan satu provinsi rendah.
"Ada provinsi yang status IPM-nya naik di 2025 – Kepulauan Riau dari tinggi menjadi sangat tinggi, dan Papua Barat Daya dari sedang menjadi tinggi," tambah Mahmud.