Tangerang, Banten (ANTARA) – Menteri Hukum dan HAM, Agus Andrianto, memerintahkan pihak imigrasi untuk memantau dengan ketat warga negara asing yang masuk ke Indonesia melalui skema investasi. Beliau mengingatkan agar aktivitas ilegal yang bisa mengancam keamanan publik dicegah.
“Investor asing tidak boleh dibiarkan mengganggu ketertiban umum. Sudah ada beberapa kasus di daerah tertentu,” kata Andrianto dalam peringatan Hari Pelayanan Imigrasi ke-76 pada Senin.
Pernyataannya ini muncul tak lama setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke tiga negara, yang berhasil mendapatkan komitmen investasi sekitar Rp90 triliun (US$5,3 miliar), termasuk untuk pembangunan universitas elit.
Andrianto menekankan, arus masuk warga negara asing akan mempengaruhi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia. Karena itu, pelayanan imigrasi harus efisien dan pengawasannya diperketat.
“Layanan imigrasi harus terus dimodernisasi, sementara pengawasan dikuatkan untuk mencegah gangguan yang dapat merusak iklim investasi,” tambahnya.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti keuntungan strategis dari kunjungan Presiden Prabowo selama lima hari. Ini termasuk kesepakatan investasi maritim senilai £4 miliar dengan Inggris; rencana memproduksi 1.582 kapal penangkap ikan dalam negeri yang diharapkan buka hingga 600.000 lapangan kerja; serta kemitraan dengan 24 universitas terkemuka Inggris di bidang kedokteran dan STEM.
Di bidang diplomasi, Indonesia secara resmi bergabung dengan Board of Peace (BOP) untuk mendukung upaya perdamaian di Gaza.
Pada Forum Ekonomi Dunia (WEF) yang dihadiri 65 kepala negara dan 1.000 CEO global, Presiden Prabowo memperkenalkan visi ekonomi nasionalnya.
Kunjungan tersebut juga memperdalam kerja sama dengan Prancis di berbagai sektor strategis, memperkuat peran Indonesia sebagai mitra yang berkembang dalam inisiatif ekonomi dan diplomatik internasional.
Penerjemah: Achmad, Kenzu
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Hak Cipta © ANTARA 2026