Selasa, 9 September 2025 – 16:54 WIB
Jakarta.VIVA – Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) menegaskan komitmen GRASP 2030 sebagai wadah untuk kolaborasi bisnis guna mengatasi susut dan sisa pangan (SSP) di Indonesia secara sistematis.
Hal ini diumumkan dalam acara bertajuk ‘Knowledge Sharing: From Policy to Plate – Mendorong Kebijakan yang Mendukung Penanganan Susut dan Sisa Pangan di Sektor Bisnis’ di Jakarta. Acara ini menjadi momen penting untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menangani isu ini. Acara ini juga sekaligus merayakan ulang tahun ke-4 GRASP 2030 dan memperingati International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW) 2025.
“Empat tahun perjalanan GRASP 2030 membuktikan bahwa gotong royong antara pemerintah, bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk mengatasi susut dan sisa pangan,” ujar Indah Budiani, Direktur Eksekutif IBCSD. “Perayaan ini juga menjadi momen untuk memperkuat komitmen bersama dan menyebarluaskan isu ini ke masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Angelique Dewi, Chairwoman GRASP 2030 & Head of Sustainability Nutrifood, menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang mendukung dunia usaha agar upaya pengurangan SSP bisa berjalan efektif.
“Tema From Policy to Plate mengingatkan kita bahwa keputusan di tingkat kebijakan akan memengaruhi seluruh rantai pangan hingga ke piring. Karena itu, dukungan kebijakan sangat penting agar langkah-langkah yang sudah diambil sektor bisnis dalam mengurangi susut dan sisa pangan bisa lebih terarah dan berkelanjutan,” jelas Angelique.
Dalam kesempatan ini, juga diadakan perayaan ulang tahun keempat GRASP 2030 sebagai bentuk penguatan komitmen para penandatangan untuk terus berbagi praktik baik dan menghadirkan inovasi di sektor pangan. Sejak diluncurkan pada 2021, GRASP 2030 telah berkembang dari 9 menjadi 39 penandatangan, yang terdiri dari sektor bisnis dan berbagai organisasi di sepanjang rantai pasok pangan. Pertumbuhan ini menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi multipihak dalam penanganan SSP di Indonesia, serta membuka peluang bagi lebih banyak bisnis dan organisasi untuk bergabung dan memperluas dampak positif.
Kegiatan ini menghasilkan berbagai masukan yang komprehensif untuk kebijakan nasional yang mendukung upaya pengurangan susut dan sisa pangan. Selain itu, juga membuka peluang sinergi yang lebih luas antara pemerintah, sektor bisnis, akademisi, NGO, dan masyarakat sipil.
“GRASP 2030 menegaskan komitmennya untuk terus menjadi platform kolaborasi yang menjembatani kebijakan dengan praktik bisnis, demi terwujudnya sistem pangan Indonesia yang lebih berkelanjutan,” tutupnya.