Jakarta (ANTARA) – Menteri Pembangunan Keluarga dan Kependudukan, Wihaji, mengatakan bahwa pemerintah menghormati warga negara Indonesia yang memilih mengejar karier di luar negeri.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut saat menerima Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura, Masagos Zulkifli, di sini pada hari Selasa.
“Pemerintah tentu menghormati hal tersebut. Yang terpenting adalah bahwa pemerintah kita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran akan selalu merespons kebutuhan rakyat Indonesia dalam hal pekerjaan,” ujarnya dalam pernyataan kementerian yang diterbitkan di sini pada hari Rabu.
Ia menekankan bahwa negara akan selalu hadir bagi rakyatnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah Indonesia ingin berkolaborasi dengan Singapura untuk mengoptimalkan bonus demografi.
“Isu-isu terkait pembangunan keluarga tetap menjadi komitmen, meskipun Singapura merupakan negara maju, komitmennya terhadap keluarga sangat tinggi. Kami percaya hal ini merupakan bagian dari masa depan dan dipikirkan dengan baik, sehingga kami ingin berkolaborasi dalam pembangunan keluarga dan penduduk,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa kolaborasi akan melibatkan studi tentang pembangunan keluarga dan isu-isu penduduk seperti urbanisasi, serta kolaborasi dengan negara lain, misalnya Filipina.
Eksplorasi kerja sama ini, katanya, akan diikuti dengan nota kesepahaman bilateral.
Sementara itu, Menteri Zulkifli mengatakan bahwa negaranya sedang fokus pada penguatan keluarga untuk mengurangi kemiskinan.
Ia menegaskan bahwa Singapura akan terus bekerja dengan ASEAN untuk memperkuat upaya membangun keluarga yang stabil, mandiri, dan berkembang.
Ia mengatakan bahwa semua subsidi pembangunan sosial di Singapura difokuskan pada tiga bidang, yaitu perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
Berita terkait: Indonesia, Singapura jalin aliansi untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat
Berita terkait: Majikan Saudi akan membuka deposit untuk pekerja Indonesia: pemerintah
Penerjemah: Lintang, Kenzu
Editor: Rahmad Nasution
Hak cipta © ANTARA 2025